Apalagi sebelumnya tersebar isu, media yang belum terverifikasi Dewan Pers tidak bakal bisa menjalin kerja sama kontrak media dengan pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Dengan kata lain, jika tak mendapatkan kontrak dari Pemprov atau Pemkab/Pemkot, perusahaan media pun tak bisa menggali penghasilan dari pemerintah daerah.
Sementara sejauh ini, kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah sudah dimaklumi menjadi salah satu sumber penghasilan perusahaan media dalam menyejahterakan karyawannya, termasuk wartawan.
Alhasil, begitu petinggi Dewan Pers menyambangi Kota Banjarmasin untuk melakukan sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers di Best Western Hotel, Kamis (19/12/2019), isu verifikasi pun menjadi pertanyaan hangat awak media yang hadir.
Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh usai menyampaikan sesi pembuka sosialisasi mengatakan, semua perusahaan media tentunya harus berbasis legalitas, baik untuk urusan dunia bisnis maupun dunia yang lain.
“Semua itukan berbasis legalitas. Kenapa pakai basis legalitas, karena ini persoalan tanggung jawab,” terang Nuh.
“Saya istilahkan, tolong ramai-ramai masuk dalam KK atau Kartu Keluarga, dan menjadi keluarga besar Dewan Pers,” jelasnya.
Sejatinya tak ada yang perlu dikhawatirkan perusahaan media, mengingat saat ini untuk mendaftar menjadi bagian dari Dewan Pers sangat mudah karena cukup mendaftar via online. Selama memenuhi persyaratan, Dewan Pers sangat welcome.
“Jadi jangan sampai membuat perusahaan media tidak memenuhi syarat, terus ditambah tidak jelas, kalau terjadi apa-apa gimana ceritanya, siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Nuh mempersilahkan perusahaan media untuk mendaftar agar semua urusan ke depan, termasuk kerja sama kontrak dengan pemerintah daerah lebih nyaman dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Saya khawatir, khawatir saja, bukan melarang. Saya khawatir itu (media tak terverifikasi Dewan Pers, red) jadi pintu masuk penegak hukum,” tandasnya.
Kalau penegak hukum tak mempersoalkan, lanjut Nuh, mungkin tidak masalah dari sisi bisinis. Namun ketika terkait konflik, akhirnya nanti berurusan juga dengan penegak hukum, dan Dewan Pers tak bisa berbuat apa-apa.
“Sudahlah dipenuhi saja aturan-aturan untuk legal, supaya semuanya nyaman,” imbau Nuh.
Nuh tidak ingin lantaran terindikasi menjadi temuan penggunaan APBD karena bekerja sama dengan media yang tidak memiliki legalitas, berimbas pada kewajiban pengembalian uang yang sudah dibayarkan ke media.
“Itu sudah lumayan kalau dikembalikan, kalau dikembangkan dan seterusnya bisa lebih berat lagi,” bebernya.
Di momen ini, Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun mengklarifikasi terkait adanya Surat Edaran Dewan Pers yang menyebutkan tentang pelarangan kerja sama kontrak pemerintah daerah dengan media yang belum terverifikasi.
“Surat Edaran itu hoaks. Jadi Dewan Pers, kena hoaks juga. Tidak benar kami menerbitkan Surat Edaran itu,” pungkasnya.[anshari]
