BATULICIN, MK – Monitoring dan evaluasi (Monev) untuk pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Program yang sedang diinisiasi lembaga anti rasuah tersebut dilangsungkan di Aula Setda Kantor Bupati Tanah Bumbu, Batulicin, Rabu (11/7/2018).
Korwil Kalsel dan Kaltara Bidang Koordinasi dan supervisi Pencegahan KPK, Cendera S Reksoprodjo mengatakan, Monev ini merupakan langkah dasar pembinaan dan pencegahan agar korupsi tidak terjadi di tiap daerah.
“Pencegahan korupsi terintegrasi ini terkait E-Planning dan E-Budgeting, yaitu perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), penguatan pengawas aparat intern pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan dana desa serta BUMD dan sektor strategis lainnya,” terangnya.
Menurut Cendera, dari sembilan sektor kegiatan itu, dominan terjadi penyalahgunaannya atas berbagai kasus sesuai data yang ada melalui data Litbang yang dimiliki KPK.
Karena seringnya terjadi di 9 sektor itu, Litbang KPK sudah melakukan penelitian sejak tahun 2004 sampai 2017, sehingga apa dan penyebab korupsi itu dapat disimpulkan.
“Dengan itu diharapkan sesuai tugas kami hal itu jangan sampai terulang lagi sehingga kami akan memperbaiki data kelola di lembaga itu,” imbuhnya.
Plt Bupati Tanbu, H Sudian Noor melalui Sekretaris Daerah Tanbu, Rooswandi Salem M.Sos MM mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah penting dan strategis dalam upaya mendukung penuh program PKK.
“Melalui Monev ini saya mengajak para kepala SKPD untuk mendukung program KPK RI. Ini menjadi kesempatan bagi para SKPD untuk lebih memahami pencegahan korupsi dalam pengelolaan anggaran agar terhindar dari korupsi,” tutut Rooswandi.
Pemerintah daerah, lanjutnya, lebih memokuskan dalam peningkatan pelayanan publik, yakni melalui pengelolaan berbasis tekhnologi informasi dan komunikasi maupun E-Government yang bertujuan segala informasi dapat diperoleh masyarakat secara mudah dan cepat.
“Di antaranya lagi segala hal mempermudah pelayanan terkait anggaran demi menghindari potensi kolusi dan korupsi, kami sudah menerapkan sistem pelayanan transaksi non tunai, begitu juga SP2D online,” tutupnya.
Kegiatan Monev ini turut dihadiri Korwil Kalbar Bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI, Rusfian. Juga para pimpinan SKPD di lingkup Pemkab Tanbu.[joni]
