BATULICIN, MK – Nilai-nilai manisfestasi dari Pancasila dan Undang-Undang 1945, sejatinya menjadi dasar dalam hubungan industrial antara para pelaku dalam proses produksi, baik barang maupun jasa. Pelaku dimaksud, yakni pekerja, pengusaha dan pemerintah.
“Tenaga Kerja harus diberdayakan dan didayagunakan secara optimal dan manusiawi, sesuai dengan pengamalan sila kedua,” kata Kasubdit Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Reytman Aruan pada Forum Koordinasi Hubungan Industrial yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (21/8/2018) di Mahligai Bersujud Kapet, Simpang Empat.
Menurut Reytman, kerjasama antara pekerja, pengusaha dan pemerintah harus berdasarkan pada asas kemitraan dan kekeluargaan demi kepentingan bersama serta hubungan fungsional yang sehat dalam membangun kesejahteraan bersama.
Ia mengatakan, pembangunan di bidang ketenagakerjaan harus mampu mewujudkan tak hanya peluang kerja yang merata, namun juga mampu memberikan perlindungan bagi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.
“Kondisi hubungan industrial yang ideal adalah harmonis, dinamis dan berkeadilan,” jelas Reytman.
Produktivitas dan disiplin kerja juga diperlukan, karena ini yang diinginkan oleh perusahaan. Peningkatan kinerja mampu meningkatkan profit yang akan membuka peluang kerja baru.
Sementara itu, peran serta pemerintah dalam hubungan ini adalah penyusunan peraturan dan kebijakan, pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum.
Dalam kesempatan ini juga, Kepala Dinas Nakertrankop dan UM, Suhartoyo menyampaikan, Pemkab terus memberikan pelayanan terbaiknya, baik bagi pengusaha maupun pekerja. Penyehatan iklim usaha ini harus dilakukan terus-menerus guna memancing investasi baru dan perluasan jenis usaha yang telah ada.
“Apabila terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha, kami siap memfasilitasi mediasinya agar hubungan semua pihak tetap harmonis dan iklim usaha tetap terjaga," pungkasnya.[joni]
