BANJARBARU, MK - Peran pos penyuluhan desa (Posluhdes) dalam mempercepat peningkatan kemampuan masyarakat perdesaan, terbilang sangat penting.
Karena itu, keberadaan Posluhdes sebagai kelembagaan penyuluhan terdepan perlu dioptimalkan. Apalagi, Posluhdes yang diisi Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS), sejatinya menjadi mitra strategis pemerintah.
Alhasil, arahan dan bimbingan teknis, khususnya bagi pengelola Posluhdes/kelurahan ataupun PPS sangat diperlukan, dan mesti dilakukan pemerintah secara berkesinambungan.
Bersamaan momen Hari Pangan Sedunia (HPS) XXXVIII di Desa Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia juga menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek).
Pada Bimtek sehari yang dilangsungkan di SMK Pertanian Pembangunan Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (19/10/2018) ini diikuti sekitar 200 peserta PPS di sejumlah daerah di Kalimantan.
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian RI, Dr Ir Momon Rusmono MS mengatakan, penyuluh swadaya sangat diperlukan. Dalam amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, termuat satu desa minimal ada satu penyuluh. Prioritas penyuluh swadaya adalah petani yang berhasil. Ini untuk menjadi contoh bagi generasi petani.
"Saya sangat mendukung untuk terus tumbuhkan, terus kembangkan penyuluh swadaya. Minimal satu desa satu penyuluh swadaya. Petani swadaya bisa dari petani yang berhasil, petani yang ditokohkan, petani yang mau dan mampu membagikan ilmunya kepada petani," terangnya.
Pada kesempatan ini, Momon juga mengungkapkan, BPPSDMP berkomitmen mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Untuk itu arahnya berorientasi pada pembangunan SDM pertanian, termasuk penyuluh pertanian.
"Dua poin (kedaulatan pangan dan kesejateraan petani, red) itu, arahnya bagaimana membangun SDM. Bisa bertani, beternak, pelaku usaha, profesional, mandiri dan berdaya saing," jelasnya.
Saat ini, BPSDMP tengah membangun sepuluh Politeknik Pembangunan Pertanian (PP) di Indonesia. "Jadi kami saat ini sedang membangun sepuluh Politeknik di Indonesia, sekolahnya gratis, empat tahun," katanya.
Enam Politeknik PP yang sudah dibangun ada di Medan, Bogor, Jogjakarta, Malang, Gowa dan Monokwari. "Empat lagi (Politeknik PP, red) akan dibangun di Serpong, SMK PP Banjarbaru, Kupang dan Sembawa," ujar Momon.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Kementan RI, Dr Ir Siti Munifah MSi mengungkapkan, Bimtek penumbuhkembangan Posluhdes dan PPS ini sendiri dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pokok-pokok kebijakan teknis tentang penumbuhan dan pengembangan Posluhdes dan penyuluh pertanian swadaya
Kemudian, lanjut Munifah, Bimtek sehari ini untuk meningkatkan kapasitas pengelola Posluhdes dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan penyuluhan pertaninan di desa.
"Bimtek ini juga untuk meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian swadaya dalam menumbuhkembangkan Posluhdes," imbuhnya.
Posluhdes/kelurahan sendiri merupakan kelembagaan yang diinisiasi oleh pelaku utama sebagai suatu kelembagaan non struktural yang berperan dalam kegiatan penyuluhan di perdesaan/kelurahan.
Pengembangan Posluhdes diarahkan untuk menjadi kelembagaan penyuluhan yang dapat memberikan pelayanan dalam pengembangan usaha petani di perdesaan.
Hal ini dinilai sangat strategis, mengingat keberadaan Posluhdes dapat menjadi kelembagaan yang siap untuk menjadi pelaku dan penyelenggara berbagai program pembangunan pertanian.[mia]
