JAKARTA, MK – Langkah inisiasi terkait tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dilakukan Bank Kalsel dengan menggelar workshop bertajuk Spin Off dan Rencana Penggabungan UUS BPD se-Kalimantan.
Workshop spin off dipusatkan di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta pada 20 Desember 2018. Spin off sendiri merupakan istilah dalam dunia perbankan yang dimaknai sebagai pemisahan kepemilihan dari induknya.
Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Unit Usaha Syariah (UUS) diwajibkan melakukan spin off untuk menjadi Bank Umum Syariah (BUS) paling lambat tahun 2023.
Aturan terkait Spin Off UUS menjadi BUS juga di atur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah dan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
Workshop spin off 2018 diikuti oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Jajaran Direksi Bank Kalsel, Bank Kalteng, Bank Kalbar dan Bank Kaltimtara, serta seluruh Pejabat Eksekutif Bank Kalsel.
“Penjajakan rencana penggabungan UUS ini, sebelumnya telah dilakukan dua kali pertemuan antar UUS BPD se-Kalimantan,” terang Komisaris Utama Bank Kalsel, Ary Bastari, Kamis (20/12/2018).
Pertemuan pertama berlangsung di Balikpapan pada 18 Januari 2018. Kemudian pertemuan kedua dilakukan di Banjarmasin pada 15 hingga 16 Mei 2018.
“Dalam pertemuan itu telah diwacanakan kemungkinan strategic holding antara Bank Kalsel, Bank Kaltimtara, Bank Kalteng dan Bank Kalbar,” jelas Ary.
Workshop spin off sendiri dibuka Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekialigus Anggota Komisioner Otoritas jasa keuangan (OJK), Heru Kristiyana.
Di momen ini, Heru memberikan pandangan terkait kewajiban spin off UUS dan perizinannya, serta memberi dukungan atas upaya yang tengah dijajaki oleh BPD se-Kalimantan untuk merealisasikan rencana spin off bagi UUS-nya masing-masing.[anshari/adv]
