Cawabup Sampaikan Visi Misi, Supiansyah: Jangan Sampai Kerja Sama Hanya Enam Bulan

Cawabup Sampaikan Visi Misi, Supiansyah: Jangan Sampai Kerja Sama Hanya Enam Bulan

BATULICIN, MK - Harmonisasi Bupati-Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan sangat dibutuhkan. Karena itu, komitmen dan kekompakkan keduanya harus terus dijaga hingga masa bakti sebagai kepala daerah resmi berakhir.
Kondisi ini tampaknya disadari betul Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu, H Supiansyah SH. Apalagi satu di antara dua calon Wakil Bupati yang baru menyampaikan visi misi dalam Rapat Paripurna di Gedung Dewan Tanbu, Senin (4/2/2019), segera disahkan mendampingi Bupati H Sudian Noor.
Jika tak ada aral, voting menentukan orang nomor dua di lembaga Eksekutif Bumi Bersujud dilakukan pada Rabu, 6 Februari 2019 oleh Anggota DPRD Tanbu.
Terkait Cawabup ini, Supiansyah berharap Wakil Bupati Tanbu yang baru nanti dapat bekerja sama dengan Bupati Sudian untuk membangun daerah.
"Jangan sampai kerja sama yang baik itu hanya dibangun dalam enam bulan," tandas Supiansyah.
Menurut Supiansyah, tak jarang terjadi harmonisasi pasangan kepala daerah hanya berjalan hitungan bulan. Karena itu, Ia berharap kekhawatiran ini jangan sampai terjadi di Tanbu.
"Biasanya bupati dan wakil itu cocoknya hanya enam bulan. Kami harapkan tidak demikian. Bupati dan wakil bupati harus bekerja sama dengan baik sampai akhir masa jabatannya," katanya.
Sementara itu, penyampaian visi misi Cawabup sisa masa jabatan 2016-2021 digelar atas dasar terjadinya kekosongan jabatan pasca Sudian naik posisi dari sebelumnya Wabup menjadi Bupati. Sudian memimpin Tanbu setelah resmi ditinggal mundur Mardani H Maming.
Dua Cawabup yang baru menyampaikan visi misi itu, yakni Ready Kambo dan Yuyu Endah. Keduanya merupakan rekomendasi Eksekutif.
Secara normatif kedua Cawabup tersebut berjanji berkomitmen untuk selalu bersinergi dengan Bupati Sudian dalam menyelesaikan program-program pemerintahan, jika terpilih.
“Sebagai calon Wakil Bupati Tanah Bumbu, tentunya sudah menjadi kewajiban melakukan monitoring dan mengawasi program SKPD yang sedang berjalan sesuai peraturan yang ditetapkan,” tutur Ready.[joni]
Lebih baru Lebih lama