BANJARMASIN, MK – Saran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan agar Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel bekerjasama dengan Bank Kalsel dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kecil, mendapat sambutan hangat.
Menurut Kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Suparmi, saran sekaligus kesepakatan dalam rapat di Komisi II DPRD Kalsel, Selasa (12/3/2019) lalu, tentunya sangat diharapkan bisa terealisasi.
“Kami berharap kesepakatan dalam rapat ini bisa segera dituangkan dalam bentuk MoU,” tuturnya.
Suparmi mengungkapkan, cukup banyak petani di Kalsel yang masih membutuhkan bantuan permodalan dari perbankan. Bahkan hingga kini tak semua Unit Pengelolaan dan Pemasaran Bokar (UPPB) yang ada di Kalsel menjalin kerjasama dengan industri pengolahan karet.
“Dari total 109 UPPB, baru separuhnya bisa menjalin kerjasama dengan industri pengolahan karet,” jelasnya.
Sementara sisanya, lanjut Suparmi, belum dapat bekerjasama lantaran berbagai kendala, di mana salah satunya terkait persoalan permodalan.
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel berharap MoU dengan Bank Kalsel segera terealisasi, mengingat peran UPPB perlu dimaksimalkan.
“Memaksimalkan peran UPPB memang menjadi salah satu fokus untuk meningkatkan pendapatan petani karet, dan ini sesuai arahan presiden," tandas Suparmi.
Sementara itu, Bank Kalsel yang telah menganggarkan Rp300 miliar bagi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2019 ini, tentunya sangat siap untuk mengucurkan pinjaman modal kepada petani.
“Di tahun 2019 ini, Rp250 miliar di disalurkan untuk KUR konvensional dan Rp50 miliar lagi ke KUR Syariah,” terang Direktur Utama Bank Kalsel, Agus Syabarrudin.
Hingga pertengahan Maret 2019, Bank Kalsel sudah menyalurkan KUR kepada 400 lebih debitur pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalsel, termasuk di sektor pertanian dan perkebunan.
"Pada prinsipnya kami siap bekerjasama dengan SKPD-SKPD untuk permodalan masyarakat,” jelasnya.[mia/adv]
