BATULICIN, MK – Digagas Dinas Kesehatan (Dinkes) Tanah Bumbu, rembuk aksi percepatan penurunan stunting digelar di Mahligai Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Selasa (7/5/2019).
Kegiatan bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tanbu ini dibuka secara resmi Bupati Tanbu, H Sudian Noor.
Kegiatan bertema; Kita Tingkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, dan Produktif ini bertujuan untuk membangun komitmen dan kebijakan serta arah strategi percepatan penurunan stunting.
Ini dinilai penting agar penanganan stunting menjadi komitmen bersama yang diwujudkan dalam kebijakan, program kerja, dan partisipasi aktif seluruh masyarakat, media massa, dan dunia usaha.
Di momen ini juga dilakukan penggalangan komitmen para pengambil kebijakan di daerah dan pimpinan stakeholder di Tanbu dalam melakukan perencanaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta advokasi dalam percepatan penurunan stunting.
Kepala Dinkes Tanbu, HM Damrah, diwakili Sekretaris Dinas, Kartini dalam laporannya mengatakan, konvergensi percepatan pencegahan stunting adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama menyasar kelompok sasaran prioritas yang tinggal di desa untuk mencegah stunting dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk pencegahan stunting.
Menurut Kartini, kebijakan pemerintah pusat menentukan 1000 desa di 100 kabupaten jadi prioritas penanganan stunting nasional. Salah satu kabupaten tersebut, adalah Tanah Bumbu.
“Ada 10 Desa di Tanbu yang terpilih sebagai prioritas pembelajaran konvergensi,” terang Kartini.
Dari data, lanjutnya, anak stunting hasil operasi timbang tahun 2018 dari 10 Kecamatan di 14 Puskesmas terdapat balita stunting sebesar 4,56 persen dari 21 ribu balita yang diukur.
Untuk upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting, dilakukan mulai pada tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi.
“Pada tahap perencanaan dilakukan analisa situasi dan rembuk stunting seperti yang kita lakukan pada hari ini,” ucapnya.
Analisa situasi awal dan rembuk stunting dilakukan untuk mengetahui kondisi stunting diwilayah Kabupaten, penyebab utama, dan identifikasi program atau kegiatan yang selama ini sudah dilakukan.
Dari analisa tersebut diharapkan dapat menentukan program, kelompok sasaran, sumber pendanaan, dan lokasi upaya percepatan pencegahan stunting didaerah yang diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Dinkes Kalimantan Selatan, HM Muslim mengatakan, persoalan stunting tidak hanya menjadi isu di daerah, tetapi menjadi isu Nasional. Karena itu, persoalan stunting harus betul-betul dikendalikan dengan sebaik-baiknya.
Terkait pengendalian stunting, pemerintah memiliki komitmen yang luar bisa dalam hal pengendaliannya.
“Ada 8 tahap yang dilakukan dalam pengendalian stunting ini. Salah satunya komitmen kepala daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Sudian mengaku sangat mendukung dan mengapresiasi Rencana Aksi Ke Tiga Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (KP2S) melalui rembuk stunting.
Terkait penurunan stunting, Sudian berharap adanya komitmen semua pihak agar hasil dari rembuk stunting ini dimuat di dalam RKPD atau Renja SKPD tahun berikutnya.
Sehingga target indikator pembangunan bidang Kesehatan, yaitu menurunkan prevalensi stunting pada anak dibawah usia 2 tahun dapat tercapai sehingga mampu meningkat derajat kesehatan masyarakat.
“Komitmen ini harus didukung sampai ke tingkat pemerintah desa,” tutur Sudian.
Narasumber pada pertemuan rembuk stunting berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Acara ini turut dihadiri DPRD, Dandim, Kapolres, Pejabat Pemkab Tanbu, Camat, Kepala Puskesmas, Pengelola Program Gizi, KIA dan Kesling Puskesmas, Kepala Desa, TP PKK, Pamsimas, pengusaha dan tokoh masyarakat.[joni]
