SENDAWAR, MK - Sistem pencatatan dan pelaporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (PA) mulai dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kutai Barat.
Pencatatan dan pelaporan ini dilakukan secara online, tepatnya melalui aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA).
Langkah yang dilakukan DPPKBP3A Kubar ini tentunya sejalan dengan kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP-PA).
Untuk itu, Dinas PPKBP3A menggelar rapat dengan pihak terkait di ruang rapat DP2KBP3A. Mereka yang hadir datang dari perwakilan kecamatan se-Kubar, Puskesmas, RSUD, Unit PPA Polres, Dinas Kesehatan serta Kemenag Kubar.
Menurut Pelaksana, Anastasia Bety W.A, Selasa (6/8/2019), rapat ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen petugas dalam melakukan pengelolaan data kekerasan sesuai tata laksana dan mekanisme yang benar.
Kemudian, lanjutnya, petugas mensosialisasikan hasil pengembangan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan Simfoni-PPA kepada admin atau petugas pengelola data kekerasan tingkat kabupaten/kota.
Selain itu, juga mengevaluasi kinerja petugas (admin dan operator) pengelola data kekerasan di tingkat kabupaten/kota dan mengevaluasi, mengedit data yang kurang tepat.
“ini dilakukan demi terwujudnya clean data menginput data kekerasan tahun 2019. Bagi yang belum lengkap diminta meningkatkan koordinasi pengelolaan data kekerasan antar jejaring di unit pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas DP2KBP3A menuturkan, hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan masih ada beberapa pihak yang belum melakukan entry data secara aktif dan realtime.
Hal tersebut dikarenakan masih adanya perbedaan pemahaman dalam mekanisme pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak, dan ini diakui masih lemahnya koordinasi antar lembaga layanan.
“Beberapa petugas data di daerah dialih tugaskan ke tempat lain, tidak ada transfer knowledge kepada petugas baru, dan jaringan internet yang kurang memadai,” jelasnya.
Seiring permasalahan ini, lanjutnya, sebagai upaya mendapatkan data yang akurat dan valid menuju terwujudnya “Satu Data kekerasan Nasional”, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan Simfoni-PPA.[doni/adv]
Tags
Kutai Barat
