PELAIHARI, MK – Perubahan kebijakan di level nasional secara otomatis bakal berpengaruh hingga ke daerah. Menyikapi kondisi itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) membicarakan ini dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS).
Rapat dengan BPJS dilakukan terkait dengan naiknya premi. Rapat yang dihadiri Kepala Cabang BPJS Banjarmasin, Tutus Novita Dewi ini dipimpin Sekdakab Tala, H Syahrian Nurdin di Kantor Bupati Tala, Senin (16/9/2019).
Turut hadir dalam rapat ini Kepala Dinas BPKAD Tala M Darmin, Kepala Dinas Sosial Tala Ir Norhidayat, Asisten Bidang Ekobangkesra Tala Ahmad Hairin, Kepala Dinas Kesehatan Tala Nina Sandra, serta Kepala Disdukpencapil Tala Norhayati.
Sekda Syahrian mengatakan, pertemuan ini dilakukan setelah melihat ada pergerakan kebijakan dalam kegiatan BPJS. Pergerakan tersebut ada pada level nasional yang juga berdampak pada daerah.
“Terakhir kita mendengar ada kenaikan premi BPJS di semua tingkatan. Ini tentunya akan berpengaruh pada jaminan yang diberikan pemerintah daerah, dan ini perlu kita bicarakan,” terangnya.
Ini perlu dibicarakan, mengingat semua yang menyangkut BPJS apapun polanya bakal berujung pada ketersediaan anggaran yang disiapkan Pemkab Tala.
Menurut Syahrian, data peserta BPJS telah diidentifikasi. Ada peserta yang terdata BPJS, namun ternyata data kependudukannya belum lengkap.
“Data-data seperti itu perlu kita klirkan,” tegasnya.
Karena itu, Disdukpencapil, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial diharapkan saling berintegrasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Pun demikian integrasi dengan Jamkesda ke JKN, lantaran Jamkesda masih dianggarkan Dinas Kesehatan. Ini untuk mengantisipasi adanya masyarakat yang berobat dengan kartu miskin, tetapi tidak tercover dalam BPJS.
“Apakah itu masih diperlukan?, kalau tidak diperlukan, maka Jamkesda integrasikan saja ke JKN. Namun kendala utamanya, kenaikan premi BPJS itu,” pungkanya.[andra]
