SAMARINDA, MK - Pemenuhan kebutuhan pangan di Kalimantan Timur menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk mengatasi itu, BBPP Binuang sebagai Pj Kabupaten Kukar, Kubar dan Kutim bersama sama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan Kaltim sebagai PJ Propinsi menggelar rapat koordinasi (Rakor) Upsus padi jagung dan kedelai (Pajale).
Rakor Upsus Pajale ini juga turut dihadiri Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang, Plh Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kadistan) Kaltim, Pj Upsus Provinsi dan Kabupaten, Kabid Tanaman Pangan sewilayah Kaltim, Perwakilan Korem, dan seluruh Koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) wilayah Kaltim serta koordinator dan penginput data Luas Tambah Tanam (LTT) kabupaten/kota se-Kaltim dilaksanakan di Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Samarinda, Rabu (4/9/2019).
Kepala BPTP Balitbangtan Kaltim, Muhammad Amin mengatakan, Rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi LTT di Bumi Etam pada Agustus 2019 dan sekaligus rencana LTT untuk September 2019.
"Musim kemarau yang panjang menjadi penyebab kurangnya pencapaian target. Karena itu Rakor kali ini lebih menekankan pada upaya yang harus dilakukan pada bulan September dengan cara membuat kesepakatan dengan dinas serta dibantu TNI agar di akhir September kekurangan itu dapat terpenuhi,” jelasnya.
Dengan kekurangan itu, lanjut Amin, BPTP berupaya memberikan semangat kepada seluruh kabupaten/kota yang ada untuk melakukan pengawalan di lapangan.
Menurut Amin, kekurangan sebesar 1.500 ribu hektare tersebut tidak terlalu berat bila mana dibagi setiap wilayah yang ada di Kaltim. Dibutuhkan komintmen serta sinergitas semua pihak termasuk TNI. Saat ini pihaknya masih konsentrasi untuk padi, dan ke depan akan memfokuskan juga pada jagung dan kedelai.
Sementara itu Plt Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikuktura mengatakan, seluruh dinas dan instansi terkait harus turun ke lapangan sehingga bisa dapat menutupi kekurangan pada akhir September ini. Melalui Rakor ini pula, pihaknyanya juga meminta kesediaan kabupaten/kota untuk menyanggupi kekurangan itu.
Sementara dalam kesempatan itu Kepala BBPP Binuang Yulia Asni Kurniawati, mengatakan bahwa berdasarkan data dari pusat menunjukkan Kaltim masih memiliki potensi yang cukup memadai. Jika saja hujan turun, kekurangan tersebut bukan menjadi masalah. Sekitar 24.000 hektare, sedangkan kekurangan hanya 1.500 hektare,” paparnya.
Dengan pengawalan yang intens, serta penyediaan benih bantuan dari dinas, luas tambah tanam di Kaltim bisa tercapai.
"Kami harapkan setelah Rakor ini terjadi sinkronisasi kegiatan dan kebijakan antara Pj Upsus dan stakeholder dalam menyukseskan program Upsus Pajale di Provinsi Kalimantan Timur," pungkasnya.[bayu/tas]
