Kendati demikian, Dewan Pers hanya ingin perusahaan media yang menaungi wartawan, lebih nyaman dalam beroperasi tanpa dibayangi bakal tersandung masalah hukum.
Untuk lebih nyaman dalam beroperasi, sejatinya perusahaan media masuk dalam lingkungan keluarga besar Dewan Pers dengan cara mendaftar hingga dinyatakan terverifikasi sebagai media berlegalitas lengkap.
Dengan terverifikasi tersebut, Dewan Pers bisa memberikan perlindungan hukum kepada perusahaan atau insan pers dalam memproduksi maupun menjalankan tugas dan karya jurnalistiknya.
Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh usai memberikan materi pembuka sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers di Best Western Hotel Banjarmasin, Kamis (19/12/2019) mengimbau perusahaan media untuk segera mendaftar menjadi bagian keluarga besar Dewan Pers.
Menurutnya, media terverifikasi di Dewan Pers itu penting, agar semua urusan ke depan termasuk kerja sama kontrak dengan pemerintah daerah, lebih nyaman dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Saya khawatir, khawatir saja, bukan melarang. Saya khawatir (media tak terverifikasi Dewan Pers, red) itu, jadi pintu masuk penegak hukum,” tutur Menteri Pendidikan Nasional era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Kalau penegak hukum tak mempersoalkan, lanjut Nuh, mungkin tidak masalah dari sisi bisinis. Namun ketika terkait konflik, akhirnya nanti berurusan juga dengan penegak hukum.
"Dan Dewan Pers tak bisa berbuat apa-apa," pungkas Nuh.
Realistis, jika kemudian Dewan Pers khawatir sekaligus mengimbau perusahaan media untuk memenuhi aturan kelengkapan legalitas. Ini tak lain agar wartawannya tenang dalam bertugas, di sisi lain perusahaan medianya juga nyaman dalam beroperasi.[anshari]
