Pada kesempatan ini, Habib Zakaria memaparkan tentang jaminan kesehatan yang ditangani Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, di mana masalah ini tengah menjadi tren isu nasional, baik terkait permasalahan pelayanan rumah sakit terhadap pasein maupun kenaikan iuran BPJS.
"Kenaikan iuran BPJS memang program pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan agar pasien anggota BPJS terlayani dengan baik," jelas Anggota Komisi III yang membidangi pendidikan, kesehatan, sosial, buruh dan ketenagakerjaan ini.
Menurutnya, pihak rumah sakit tidak dibebani pengeluaran pasien anggota BPJS, di mana pembayaran yang dilakukan pemerintah terkadang lewat waktu. Karena itu, DPD juga terus memantau kinerja BPJS.
"Kenaikan iuran BPJS memang memberatkan bila diukur keadaan ekonomi sekarang, di mana tingginya biaya hidup dan susahnya mencari peluang kerja dan usaha," tuturnya.
Benar, lanjut Habib Zakaria, kesehatan itu penting. Hanya saja pelayanan pasien BPJS tetap harus seimbang dengan kenaikan iurannya.
Umar, salah seorang warga meminta DPD bisa memperjuangkan agar iuran BPJS tidak naik, sebab hanya akan membebani anggota. Apalagi saat ini ekonomi sedang sulit dan serba mahal.
"Kami tidak ingin iuran BPJS naik, sedangkan pelayanan tidak serta merta ditingkatkan. Kami berharap iuran jangan naik dan mutu pelayanan ditingkatkan," harapnya.
Terkait aspirasi Umar ini, Habib Zakaria berjanji akan menyampaikan dan menjadi agenda pembahasan dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.[jumaidi]
