Sofyan menyampaikan, 3.025 sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diserahkan kepada masyarakat ini merupakan bagian program pemerintahan Jokowi.
“Ke depannya, insya Allah kita akan sertifikatkan tanah-tanah bapak dan ibu semuanya lagi. Pak Jokowi memerintahkan kami paling lambat 2025, lima tahun lagi,” tuturnya.
Deadline yang diberikan presiden, sambung Sofyan, menjadi tantangan tersendiri, baik baginya maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Ini tantangan bagi kita, karena target kita seluruh tanah di Indonesia terdafar paling lambat 2025,” ungkapnya.
Sehingga untuk masyarakat khususnya Kalsel, yang belum mendapatkan sertifikat tanahnya pada kesempatan kali ini tidak perlu khawatir.
Selain itu, Sofyan berpesan agar nantinya masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah untuk menjaga tanahnya dengan baik.
“Kalau punya tanah tolong digarap, dijaga, karena kalau nanti tanahnya tidak digarap lama kelamaan akan diambil orang dan timbul sengketa, walaupun ada sertifikat. Jadi harus tetap digarap,” jelas Sofyan.
Sertifikat tanah memiliki nilai ekonomi yang jelas dan memberikan kepastian hukum sehingga wajib dijaga.
“Setelah ada sertifikat ini, punya nilai ekonomi, kalau mau dipakai minjam modal di bank bisa pakai sertifikat ini, bunga murah dan tidak ada sengketa tanah,” tuturnya.
Untuk tahun ini, BPN telah mengeluarkan hampir 100.000 sertifikat dan direcanakan akan bertambah untuk tahun depan.[fahrizal]
