Dampak ini membuat Kelompok Kegiatan Kepala Sekolah Swasta (K3S) melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Kalsel serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, Selasa (25/2/2020).
Salah satu dampak yang diberikan, ialah berkurangnya jumlah siswa yang termasuk ke dalam Rombongan Belajar (Rombel). Keluhan ini merupakan hasil yang disampaikan pada audiensi.
Hj Mardiana, Pembina K3S Banjarmasin mengatakan, yang dikeluhkan adalah berkurangnya murid jumlah siswa pada tahun 2019 yang menjadi anjlok sekali.
Untuk swasta turunnya jumlah siswa sekitar 50 persen. Ini diakibatkan ketentuan baru jumlah Rombel Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2019 berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016.
Ia menambahkan, kondisi ini akan berakibat secara berkesinambungan, termasuk akan terjadi PHK terhadap guru di sekolah swasta.
Menurutnya, pernah terjadi di salah satu sekolah swasta. Pada tahun 2018 ada sekitar 7 orang yang diistirahatkan karena tidak adanya lagi jam mengajar.
Abdul Gani, Kepala Sekolah SMA 1 Muhammadiyah Banjarmasin menambahkan, guru yang biasa normal mengajar tidak ada lagi kelas yang diajar.
"Secara otomatis juga berdampak terhadap guru-guru yang sertifikasi. Ini juga menjadi beban bagi sekolah karena harus membayarkan honor," timpal.
Abdul Gani atau yang disapa akrab Afgan ini juga menuturkan, penyebab lainnya yaitu dari sisi pembiayaan. Karena selama ini dianggap lebih mahal. Tapi dari segi kualitas lebih mumpuni.
Akan tetapi K3S telah memberikan izin terhadap guru untuk menambah jam dengan mengajar ke sekolah lain.
"Karena untuk membayar gaji tidak cukup dikarenakan kelas juga tidak cukup. Maka kami mengizinkan mereka menambah jam di sekolah lain," Hj Naila, timpal Ketua K3S Banjarmasin.
Terkait gaji para guru dihitung per jamnya dalam mengajar. Ini juga tergantung dari kelas yang akan diajar.
"Gaji dihitung per jam sesuai sekolah swasta masing-masing. Ini tergantung jam pelajarannya, kalau kelasnya banyak maka akan mendapat gaji lebih," tutup Naila.[fuad]
