Akibatnya, ratusan hektare lahan produktif warga terendam. Bahkan parahnya lagi aktivitas masyarakat terhambat.
Bencana tersebut terjadi hampir tiap tahun di wilayah yang sama, sehingga diharapkan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.
Problem saluran primer yang disebut-sebut sebagai penyebab banjir di Gandang Barat itu merupakan hak dan kewenangan pihak balai pusat, dalam hal ini Balai Pengairan atau Balai Wilayah Sungai Kalimantan II di bawah Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR.
Seperti yang disampaikan salah satu anggota DPRD Pulang Pisau, Tandean Indra Bella. Menurutnya, penanganan saluran primer yang menyebabkan luapan air itu merupakan kewenangan pusat melalui Balai Pengairan.
"Saluran Primer itu menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II di bawah Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR," ujar Tandean saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (3/3/2020).
Menurut Tandean, sejauh ini DPRD Pulpis sudah menyampaikan proposal kepada Satker Balai Wilayah Kalteng untuk dilakukan pendalaman pada saluran primer tersebut. Namun hingga sekarang masih belum terealisasi.
"Hal ini sudah kita sampaikan dua tahun yang lalu. Pihak Balai berjanji segera melakukan pendalaman tapi sampai sekarang sepertinya memang belum terealisasi," katanya.
Bahkan, ungkap Tandean, pada periode sebelumnya Komisi III bersama Waket I DPRD Pulang Pisau sudah bertemu langsung dengan Satker Balai.
Pada kesempatan itu, Kades Gandang ikut dalam pertemuan dengan pihak balai.
"Waktu itu mereka berjanji akan langsung turun lapangan dan segera menangani permasalahan tersebut. Karena memang APBD kita tidak mungkin menangani Saluran Primer itu kecuali ada hibah aset ke Pemkab kita," terangnya.
"Kami berharap dalam waktu dekat Dinas PUPR setempat segera berkoordinasi dengan pihak balai, dan mudahan dalam waktu dekat ini juga kami DPRD bisa koordinasi lagi dengan mereka (balai)," tutupnya.[manan]
Tags
pulang pisau
