Ini bukan tanpa sebab, mengingat infrastruktur menjadi fokus utama kepemimpinan Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin dan wakilnya Hj Umi Mastikah dalam mewujudkan visi pemerataan pembangunan infrastruktur di Kota Cantik.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, Kamis (5/3/2020) mengatakan, di tahun 2020 ini pihaknya kembali memfokuskan pembangunan infrastruktur di tiga kawasan, di antaranya kawasan Panarung, Rajawali dan kawasan Temanggung Tilung.
"Di tiga kawasan ini akan dilanjutkan penataan drainase dan jalan protokol. Sementara untuk semua kawasan jalan yang masuk pada tiga kawasan itu secara langsung akan terkoneksi penanganan infrastruktur," ungkapnya.
Arbert menjelaskan, untuk penanganan infrastruktur jalan di wilayah Kota Palangka Raya setidaknya menjangkau seluas 911 kilometer.
Jangkauan infrastruktur seluas itu menjadi kewenangan pemerintah kota. Sementara selebihnya adalah infrastruktur di wilayah Pemprov Kalteng.
"Sejauh ini secara bertahap proses perbaikan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan saluran drainase lebih difokuskan pada tiga kawasan tersebut," bebernya.
Bahkan saat ini, lanjutnya, menunjukkan progres yang bagus, mengingat pada awal tahun pertama anggaran kepemimpinan walikota saat ini sudah memfokuskan pada pembangunan infrastruktur.
Capaian tersebut dapat dilihat keberhasilannya pada tahun 2019 lalu, dimana setidaknya jalan yang sudah terbangun ada sepanjang 45 Km. Sedangkan untuk saluran drainase mencapai 53 kilometer yang sudah terbangun.
Sedangkan untuk 2020 ini, selain penanganan infrastruktur pada prioritas tersebut, Pemkot tetap memperhatikan sekaligus melakukan penanganan infrastruktur jalan dan drainase di kawasan lainnya di Kota Palangka Raya.
"Pemko juga akan memfokuskan pada penanganan infrastruktur drainse, terutama perbaikan saluran-saluran sekunder yang menghubungkan semua kawasan agar terkoneksi dengan baik keluar menuju ke sungai," imbuhnya.
Ditambahkannya, dalam penanganan infrastruktur drainase ini, tentu Pemko harus mendapatkan dukungan dari pihak terkait lainnnya, seperti pihak dari Kementerian Pekerjaan Umum.
"Pemko sudah mengusulkan, jika tidak ada halangan di tahun ini akan ada sejumlah program pembangunan saluran sekunder yang dilakukan pihak kementerian. Ini upaya untuk mencegah genangan yang kerap terjadi pada banyak kawasan," tutupnya.[kenedy]
