BUNTOK, MK - Rapat Dengar Pendapat (RDP) kembali digelar Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Selatan (Barsel). Kali ini, Selasa (9/6/2020) RDP terkait penanganan dampak Covid-19 dilakukan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RSUD Jaraga Sasameh (RSJS) Buntok.
"Ada empat masalah yang menjadi pokok pembahasan. Pertama terkait dengan beredarnya informasi tentang buruknya dan tidak transparannya pelayanan oleh pihak RSJS terhadap empat orang PDP Covid-19," terang Ketua Komisi III DPRD Barsel, H Zainal Khairuddin kepada awak media.
Selain itu, juga tentang permohonan dari salah seorang pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 berinisial YC, agar segera dikeluarkan dan menjalani isolasi mandiri di rumahnya sendiri.
Seperti informasi yang disampaikan, mengenai ada empat orang yang ternyata rapid testnya positif (Covid-19).
"Jadi kami sudah klarifikasi dengan mereka Dinkes dan RSJS, keempat orang itu dinyatakan positif dan sudah dilaksanakan beberapa kali swab, hasilnya kenyataannya masih positif," jelasnya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, lanjut politisi PPP ini, permohonan untuk isolasi mandiri dari keempat pasien belum bisa dikabulkan oleh pihak-pihak yang menangani.
Selain ketersediaan fasilitas di luar fasilitas yang tersedia di RSJS tidak layak, juga bisa membahayakan akan menularkan virus kepada warga lainnya ketika mereka berada di luar pengawasan RS.
"Karena positif, untuk hal ini belum bisa dipulangkan, walaupun kemarin ada permohonan untuk dilakukan isolasi mandiri. Mungkin sulit juga, karena kan kalau di kampung atau di desa, fasilitasnya tidak memadai,” tandasnya.
Isu kedua yang menjadi fokus pembahasan dewan dalam RDP adalah terkait dengan belum terbayarkannya insentif tahap kedua kepada para tenaga medis yang menangani Covid-19.
Keterlambatan pembayaran tersebut, berdasarkan informasi yang diterima. Kabarbya ini disebabkan oleh adanya kendala dalam pengurusan pembayaran yang dananya bersumber dari APBN tersebut.[deni]
