BUNTOK, MK - Kritik terhadap pergeseran anggaran yang tak terentri operator dilontarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Selatan dalam rapat pembahasan anggaran bersama tiga Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).
Dalam rapat ini, Senin (8/6/2020), Ketua DPRD Barito Selatan (Barsel), Ir HM Farid Yusran mengungkapkan adanya temuan beberapa item pergeseran anggaran yang tidak terentri oleh operator.
Menurut Farid, kesalahan entri semacam ini semestinya tidak perlu terjadi, apabila para operator bekerja secara profesional. Sebab ini sangat rawan menimbulkan masalah dalam penyusunan anggaran, serta bisa berakibat buruk pada pembangunan.
"Ini mengingat terungkapnya fakta berdasarkan hasil rapat pembahasan bersama TAPD menyangkut pergeseran anggaran di tiga dinas, bahwa ada dua dinas yang laporan anggarannya kurang, sebab ada data yang tidak terinput oleh operator," tegasnya.
Ketua DPC PDIP Barsel ini menambahkan, dana yang kelupaan diinput atau tidak terentri oleh operator, adalah Dana Insentif Daerah (DID) di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) sebesar Rp1,5 miliar dan di Dinas Pendidikan (Disdik).
"Seperti di Disperindagkop, kita dalami tadi, ternyata ada dana DID yang belum terentri mereka, kan lucu itu. Dana yang belum terentri itu sebesar Rp1,5 miliar. Jadi dikosongkan saja tadi," tuturnya.
Kecerobohan itu, dibeberkannya, menimbulkan banyaknya kekacauan terhadap administrasi keuangan daerah. Bahkan ada yang berakibat menggagalkan proses lelang proyek pembangunan daerah.
"Petugas entri ini sangat lalai dan sangat ceroboh, sehingga mengakibatkan banyak hal yang aneh-aneh muncul. Seperti tidak bisa dilelang (proyek)," imbuhnya.
"Seperti Disdik tadi kan, kemudian tertinggal entri untuk pembiayaan sembako murah," pungkasnya.[deni]
