BANJARMASIN, MK - Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) kini tampak menjadi masalah baru. Pasalnya, tak semua orangtua siswa mampu membeli kuota internet. Bahkan tak sedikit yang belum memiliki android yang dikhususkan untuk anaknya belajar.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali, Senin (27/7/2020), harus ada metode bagi siswa dari keluarga miskin dalam mengikuti PJJ secara online atau secara daring.
Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu mengetahui sejauhmana kendala dalam pelaksanaan PJJ. Apalagi banyak siswa dari keluarga yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
"Metode yang baiknya bagaimana bagi mereka ini, harus jadi perhatian betul, agar semua sama mendapat porsi pelajaran yang efektif," tutur politisi Partai Golkar ini.
Dikatakan Matnor, ada tiga metode yang diterapkan dalam proses belajar mengajar jarak jauh ini yang disiapkan Dinas Pendidikan (Disdik), yakni secara daring, secara luar jaringan dan modul.
Tentunya tidak semua anak yang mampu untuk mengikuti proses belajar mengajar secara daring yang saat ini umumnya dilaksanakan, karena tidak memiliki handphone android.
Dewan meminta Disdik untuk melakukan pendataan siswa yang tidak mampu, termasuk pemetaan keberadaannya yang memungkinkan untuk belajar bersama dengan yang memiliki handphone android.
"Tapi paling banyak hanya dua siswa, ini untuk menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari penularan virus," jelasnya.
Ini, lanjutnya, bisa dilakukan sistem jemput bola, dengan artian mengantar materi tugas ke rumah siswa yang setiap minggu dilakukan dan dinilai, atau juga sistem modul per bulan dengan target.
Namun demikian, hal ini harus diawasi betul agar siswa yang benar-benar belajar, dan tidak dilepas begitu saja hingga sampai ada yang mengerjakan. Masalah lain terkait belajar jarak jauh ini, adalah biaya pembelian kuota internet yang jadi beban orangtua.
"Kita pikirkan bersama tadi soal itu, apakah mungkin bisa dibantu lewat APBD atau lewat CSR, namun yang lebih memungkinkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," tandasnya.
Kepala Disdik Banjarmasin, Totok Agus Daryanto mengungkapkan, dalam penanganan pandemi Covid-19 ini, Pemkot Banjarmasin sangat besar menggelontorkan anggaran, akibatnya anggaran untuk bidang pendidikan pun ikut terseret.
Anggaran pendidikan yang terserat untuk penanganan Covid-19 sekitar Rp6 miliar, artinya anggaran yang hilang ini tidak hanya berasal dari APBD, namun juga dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Tidak mungkin kita mengorbankan kesehatan dan keselamatan siswa, karena itulah, saya minta kepada masyarakat memahami kebijakan ini,” pungkasnya.[toso]
