BANJARMASIN, MK – Program Kota Tanpa Kumuh di Kalimantan Selatan tampaknya masih terdapat kendala. Keterbatasan anggaran pun menjadi dalih. Sejatinya program ini sudah sejak lama dimulai, tepatnya tahun 2014 sampai sekarang.
Berkenaan dengan itu, Tenaga Ahli Training Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Provinsi Kalimantan Selatan, Fathur Rahmi Gultom bertandang ke DPRD Kalsel untuk meminta dukungan.
“Sekarang ini kita butuh support dari Komisi III untuk mendukung penanganan kumuh yang sudah berjalan ini untuk menyampaikan ke dinas, Corporate Social Responsibility (CSR) dan lain-lain,” ujarnya usai rapat dengan wakil rakyat, Rabu (22/7/2020).
Fathur menjelaskan, keterbatasan anggaran ini dikarenakan 5 indikator yang harus diselesaikan. Sedangkan indikator yang paling krusial dan membutuhkan dana besar adalah limbah. Sebab masih terdapat kekurangan dalam struktur bangunan.
“Dan itu yang menjadi PR kita. Kita butuh itu per rumahnya sekitar Rp14 juta untuk 2 rumah dan 1 biofil, jadi 2 rumah disambung biofilnya 1. Karena kita juga tidak bisa membangun 1 rumah 1 biofil sebab terlalu mahal biayanya,” jelasnya.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Sahrujani menanggapi hal tersebut dan pihaknya optimis akan bisa membantu.
“Kita akan perjuangankan dan kita akan optimis mengatasi itu,” jelasnya.[fuad]
