PALANGKA RAYA, MK - Sekdaprov Kalteng, Fahrizal Fitri membuka acara sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
Sosialisasi ini dilaksanakan terpusat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur dan diikuti secara virtual melalui video conference oleh pejabat dan Kepala Perangkat Daerah terkait di Kabupaten dan Kota, Jumat (28/8/2020).
Kegiatan itu dimulai dengan arahan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto melalui virtual jaringan video conference.
Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang setiap tahun ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Mendagri, adalah kebijakan pemerintah yang harus ditetapkan di setiap daerah secara nasional.
Ini bertujuan agar terdapat kesamaan pada penganggaran di setiap daerah dengan tidak mengabaikan karakteristik daerah, penggangaran tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Amanat Gubernur yang dibacakan Sekda menyampaikan, Pemprov Kalteng menyambut baik dilaksanakannya sosialisasi Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 ini, karena merupakan kegiatan yang sangat strategis sebagai langkah awal menyusun APBD tahun anggaran 2021 dengan mekanisme baru yang terintegrasi.
Fahrizal mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 ini dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penangan pandemi Covid-19 dengan prioritas penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup dan penyediaan jaring pengaman sosial.
"Dengan adanya penggangaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentang penanganan Covid-19 secara sinergis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentunya akan membuat gerakan yang masif sehingga harapannya pandemi Covid-19 ini akan segera berakhir di Indonesia," ucapnya.
Ia berharap, agar sosialisasi ini diikuti secara serius, agar mampu membangun kesepahaman dan memperoleh pengetahuan tentang penyusunan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terlebih akan menerapkan sistem dan mekanisme yang baru.[kenedy/adv]
