BANJARMASIN, MK – Janji Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan yang akan terus memperjuang bantuan kepada madrasah, Pondok Pesantren (Ponpes) dan Panti Asuhan, mereka buktikan.
Usaha itu disampaikan saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021, yang disepakati Badan Anggaran (Banggar) pada tengah malam tadi.
“Komisi IV meminta Pemerintah Provinsi dapat memberikan perhatian khusus dengan meningkatkan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan,” ucap Ketua Komisi IV, Lutfi Saipuddin, Minggu (23/8/2020).
Beberapa usulan terkait bantuan yang telah disampaikan, di antaranya adalah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta, Dana Bantuan Operasional Pondok Pesantren serta Dana Bantuan Hibah Panti Asuhan Yatim Piatu.
Menurut Lutfi, dalam kesempatan finalisasi tersebut, pihaknya juga telah mengusulkan permasalahan baru yang terjadi di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan dampak pandemi Covid-19.
Di sisi lain, politisi partai Gerinda ini menandaskan, dalam pembahasan KUA-PPAS yang lebih ditekankan ialah pentingnya melakukan efisiensi, baik Anggaran Belanja Langsung maupun Anggaran Belanja Tidak Langsung.
“Inilah yang harus diprioritaskan dalam menentukan program kegiatan agar dapat menghasilkan peningkatan mutu pelayanan dan menghasilkan penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
Sementara itu, mengenai KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya akan dilakukan penandatanganan kesepakatan oleh Pimpinan DPRD Kalsel dan Gubernur Kalsel pada Senin (24/8/2020) ini.[fuad]
