BANJARMASIN, MK - Keprihatinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah yang mengalami penurunan akibat penanganan Covid-19, berdampak signifikan terhadap dinamika kerangka makro daerah.
Karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2020 Kalsel ditekankan pada penanganan permasalahan kesehatan, sosial dan ekonomi.
"Layanan kesehatan serta pendidikan kita tingkatkan, dampak sosial seperti kemiskinan dan pengangguran bisa kita tekan semaksimal mungkin dan sekaligus kita juga berupaya untuk pemulihan sektor perekonomian," terang Sugian Noorbah, Asisten I Setdaprov Kalsel saat rapat paripurna DPRD Kalsel, Selasa (1/9/2020).
Menurutnya, rancangan APBD Perubahan TA 2020 diharapkan dapat menjadi bahan dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, berdaya guna dan tetap sasaran.
Selain itu, dapat meningkat kualitas serta efisiensi keuangan daerah dalam membiayai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Perubahan APBD ini juga secara kebijakan diarahkan untuk menanggulangi dampak sosial dan kemiskinan, seperti program penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta bantuan sosial," tambahnya.
Ia juga berharap agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan TA 2020, prosesnya dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).[fuad]
