BANJARMASIN, MK - Kepedulian Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kalimantan Selatan mengenai pendidikan masih terus digaungkan.
Kali ini, dalam menyikapi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk Madrasah, Komisi IV melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur.
"Ke Biro Hukum Pemprov Kaltim, yang mana kami memperdalam kebijakan Pemprov Kaltim yang telah memberikan dana Bantuan Operasional Daerah (Bosda) bagi Madrasah Aliyah," ujar Ketua Komisi IV, Lutfi Saifuddin kepada wartawan metrokalimantan.com, Selasa (22/9/2020).
Menurut Lutfi, bantuan yang diberikan Kaltim ke Madrasah Negeri maupun Swasta memiliki nominal sama dengan yang diterima oleh SMAN atau SMKN. Terlebih lagi, itu termasuk pola bantuan hibah.
"Bahwa dengan pola bantuan hibah melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)," tambahnya.
Sehingga dana pendidikan yang digelontorkan sama rata dan tidak adanya kesenjangan.
Lutfi juga menambahkan, hal lain yang cukup menggugah dari pertemuan tersebut ialah mengenai gaji untuk guru non Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Bahwa gaji bagi guru non-ASN di Kaltim dibayarkan setiap bulannya," jelasnya.
Disisi lain, kunker ini didampingi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel. [fuad]
