PALANGKA RAYA, MK - Bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (22/10/2020), Plt Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya menyampaikan pembekalan dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas Wilayah II.
Pembekalan ini dilakukan bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Pepublik Indonesia (KPK RI) Alexander Marwata, Ketua KPU Kalteng Harmain, dan mewakili Ketua Bawaslu Kalteng.
Webinar itu juga diikuti melalui video conference oleh kepala daerah dan pasangan calon (Paslon) kepala daerah dari Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Banten, dan Sulawesi Tengah (Sulteng).
Dalam paparannya, Habib Ismail menyampaikan bahwa Pilkada dilaksanakan dengan pengaturan disiplin yang ketat melalui protokol kesehatan.
Menurutnya, urgensi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 untuk mengurangi praktek kepemimpinan Pemerintah Daerah (Pemda) yang terlalu banyak dipimpin oleh Pejabat Sementara atau Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) yang memiliki kewenangan terbatas.
Selain itu, Pilkada diharapkan menghasilkan pemimpin yang mampu memacu perekonomian nasional di tengah krisis Covid-19.
"Guna kelancaran Pilkada serentak tahun 2020, Pemprov Kalteng telah menyerahkan dana berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 100 persen kepada KPU, Bawaslu, dan unsur pengamanan senilai Rp390,8 miliar pada 8 Juli 2020 lalu," ungkapnya.
Provinsi Kalteng juga telah membentuk desk Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyediakan anggaran untuk operasional desk secara proporsional, menyiapkan aplikasi, dan melakukan pelatihan aplikasi desk Pilkada.
Selain itu, Provinsi Kalteng telah melaksanakan sosialisasi Pilkada, melakukan refocusing anggaran untuk mengedepankan protokol kesehatan, serta melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, desk Pilkada Kabupaten/Kota, pihak keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.
"Guna menjaga situasi tetap kondusif, kita bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat sebagai upaya mengantisipasi penyebaran isu sara, hoaks dan ujaran kebencian melalui sosial media," imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Plt Gubernur menekankan bahwa Pilkada serentak di Indonesia kali ini digelar pada masa pendemi Covid-19, sehingga harus mengedepankan protokol kesehatan dalam setiap tahapan.
"Kata kuncinya adalah tetap mengedepankan protokol kesehatan," tegasnya seraya meminta Paslon dan pendukungnya untuk menjadi influencer protokol kesehatan.
Habib Ismail juga mengajak para paslon agar saling mempererat jalinan silaturrahmi dan memberikan teladan.
Selain itu, dikatakannya lagi, kesuksesan Pilkada dipengaruhi setidaknya tiga komponen, diantaranya penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), Pemda, serta masyarakat.
Untuk itu, masing-masing komponen diharapkan dapat menjalankan perannya dengan baik, penyelenggara dan aparat penegak hukum dapat bertindak netral dan menindak tegas setiap pelanggaran, termasuk melakukan pengawasan untuk memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Tidak ada Pilkada berintegritas kalau Paslonnya tidak berintegritas," tegas Habib Ismail menambahkan bahwa Pilkada yang berintegritas juga didukung penyelenggara dan pemilih yang berintegritas atau anti korupsi dan politik uang.
"Kepada para calon Kepala Daerah beserta pendukungnya kita meminta agar Pilkada ini dijadikan sebagai kontestasi ide gagasan, bukan ajang saling serang dan hujat," tegasnya.
Sementara itu, Alexander Marwata memaparkan bahwa dalam setiap pelaksanaan Pilkada, pihaknya selalu bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu agar Pilkada berjalan dengan jujur.
"KPK selalu bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu agar Pilkada berjalan dengan jujur dan para calon dalam penyampaiannya, kampanye, pendanaan jujur dan berintegritas," ucapnya.
"Kami merasa perlu untuk membekali para calon kepala daerah karena berdasarkan hasil survei Litbang KPK ada lebih dari 100 calon kepala daerah yang pernah berperkara dalam kasus korupsi yg didalami KPK," timpalnya.
Kemudian, pembekalan oleh Ketua KPU Kalteng, Harmain dan Ketua Bawaslu juga menitikberatkan pada upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan Pilkada yang berintegritas.
Seusai pembekalan, acara dilanjutkan sesi tanya jawab dengan moderator Sekretaris KPU Kalteng Arif Suja'i, dan juga dirangkai dengan penayangan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pasangan calon kepala daerah tahun 2020 serta pembacaan dan penandatangan pakta integritas oleh pasangan calon kepala daerah.
Penandatangan diikuti oleh seluruh pasangan calon dari Kalteng, Sumsel, Banten, dan Sulteng secara daring.[kenedy/manan/adv]
