BATULICIN, MK - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di masa pandemi Covid-19, menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rakor Pilkada yang digelar secara Digital Live Room (DLR) dan turut diikuti Bupati Tanbu, H Sudian Noor dari Kantor Bupati menjelaskan, Pilkada ini menjadi tantangan bersama, selain kemungkinan adanya gangguan konvensional berupa konflik maupun aksi kekerasan.
Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang disiarkan Kemendagri, Rabu (30/9/2020) ini juga diikuti Wakil Bupati Tanbu, H Ready Kambo serta sejumlah perwakilan Kepala SKPD.
“Harus cepat diantisipasi dengan langkah-langkah proaktif, langkah-langkah proaktif untuk merangkul pihak-pihak yang berkonflik, berkontestasi, agar mereka melakukan kompetisi secara sehat. Kemudian tidak melaksanakan black campaign, kampanye-kampanye bohong,” kata Tito.
Menurut Tito, positive campaign itu masih bisa, negative campaign juga biasa, tapi black campaign, kampanye hitam yang berisi kebohongan, itu tidak boleh.
"Itu adalah pidana,” tandasnya.
Tito meminta setiap aparat memiliki liaison officer atau LO yang berasal dari penegak hukum di tiap-tiap paslon. LO tersebut nantinya akan mengawasi adanya kampanye hitam dan pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya.
Selain langkah-langkah proaktif yang berhubungan dengan demikian, ada LO di tiap-tiap paslon, dari aparat-aparat yang ada juga langkah-langkah untuk saluran-saluran kalau terjadi ketidakpuasan, ada saluran-saluran lainnya yang disiapkan melalui mekanisme laporan ke Bawaslu, laporan kepada pengadilan tinggi TUN, dan lain-lain.
"Prinsip saya kira kalau terjadi aksi kekerasan, tentu tidak bisa ditolerir,” jelasnya.
Ia berharap hal ini tetap akan dilaksanakan penegakan terhadap aksi-aksi yang bertentangan dengan hukum.[joni]
