BANJARMASIN, MK - Rapat Evaluasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2020 digelar di Golden Tulip Galaxy Hotel Banjarmasin, Kamis (12/11/2020). Rapat ini turut dihadiri Plt Gubernur Kalteng, Habib Ismail.
Acara ini dibuka Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam RI Laksamana Muda (Laksda) TNI, Yusuf yang mewakili Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud M.D.
Menurut Yusuf, penyelenggaraan rapat evaluasi tersebut adalah dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2020, yang mana Kemenko Polhukam salah satunya ditugaskan melaksanakan evaluasi terhadap segala upaya penanggulangan Karhutla yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, dan daerah.
"Evaluasi ini penting untuk memperoleh informasi, saran, serta inovasi, untuk perbaikan penanggulangan karhutla ke depan, agar menjadi lebih baik dan efektif, efisien, dan dapat dilakukan secara baik, terutama dalam pencegahan terjadinya bencana karhutla, sebagai wujud dari kehadiran negara," jelasnya.
Sementara itu, Plt Gubernur Habib Ismail mengatakan penanganan Karhutla di Kalteng pada tahun 2020 ini dipandang berhasil.
Ini tidak lepas dari dukungan seluruh stakeholders, baik pemerintah, TNI/Polri, dan seluruh elemen masyarakat. Terlebih lagi faktor cuaca juga turut andil.
"Jadi, penanganan karhutla di Kalimantan Tengah saya anggap sudah berhasil, sesuai prosedur-prosedur yang ada, dan juga kerja sama dari segala pihak, tentunya menjadikan itu semua bisa berjalan bagus. Satu hal lagi, musim berpihak pada kita, sering hujan," imbuhnya.
Ia juga membeberkan, kasus Karhutla di Kalteng pada tahun ini sangat jauh berkurang dan bahkan Status Siaga Karhutla di Kalteng juga telah dicabut.
"Di Provinsi Kalteng menurun sangat drastis, apalagi kalau dibandingkan 2015 ya, yang paling parah itu (atau) tahun kemarin. Kalau hotspot (titik api) tetap ada, karena ada yang sedikit membakar lahan, tapi tidak meluas. Bulan kemarin Siaga Karhutlanya sudah kita cabut," ungkapnya.
Rapat Evaluasi Karhutla ini diikuti 11 Provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Riau, Jambi, Jawa Barat, dan Papua.[fuad]
