KEMENTERIAN Kesehatan menargetkan usia 18 sampai 59 tahun untuk program vaksinasi Covid-19 tahap pertama. Pemerintah menggandeng dua BUMN untuk integrasi satu data vaksinasi Covid-19.
Untuk mengintegrasikan sistem informasi satu data vaksinasi COVID-19, Pemerintah menggandeng Telkom dan Bio Farma sebagai penanggung jawab hingga pendistribusian vaksin sampai ke masyarakat.
“Di dalam masing-masing program ini baik vaksin bantuan pemerintah atau mandiri, ada proses distribusi, ada proses pendaftaran serta vaksinasi, ada proses layanan vaksinasinya dan tentu ada proses penggabungan data. End to end process ini bukan sesuatu yang simpel dan mudah. Karena ini mungkin pertama kalinya kita punya hajatan sebesar ini, terutama di bidang health care ya,” terang Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero), Soleh Ayubi,dalam Webinar KPCPEN, dengan tema ‘Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19’, Selasa (24/11/2020).
Seluruh data saat ini sedang dalam tahap pencocokan dan pengintergrasian antar kementerian dan lembaga terkait.
“Kita sedang mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk di dalamnya, kementerian atau lembaga, operator telco untuk validitas calon penerima vaksin,” ujar Fajrin Rasyid, Direktur Digital Bisnis PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk pada kesempatan yang sama.
Mantan bos Bukalapak ini yakin dengan sistem yang tengah dibangun ini dan akan lebih mempermudah dan mempercepat proses vaksinasi.
“Nanti ketika vaksin sudah ada, kita akan memonitor produksi, bagaimana pengirimannya, jumlahnya dan di-matching-kan dengan kebutuhan vaksin tadi,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakannya, sistem vaksinasi ini akan langsung dapat memberikan data berdasarkan prioritas atau sasaran yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
Sistem ini kemudian akan digunakan untuk program vaksinasi bantuan pemerintah, maupun jalur mandiri.
“Sehingga orang yang terdaftar di satu sistem, tidak terdaftar di sistem lainnya,” tambah Fajrin.
Sebagai pihak produsen dan distributor vaksin Covid-19, Bio Farma memastikan keamanan hingga ketersediaan vaksin yang akan dipantau secara digital. Sistem ini akan melabeli botol hingga tempat penyimpanan vaksin dengan barcode - menjadi model pertama di Asia Tenggara.
“Ada informasi detail mengenai ID-nya, kapan akan expired, batch number-nya berapa, serial number-nya berapa, dan seterusnya ada. Ini adalah mungkin yang pertama kali di Asia Tenggara,” terang Soleh Ayubi.
Tak hanya pada wadah penyimpanan, sistem digitalisasi ini juga akan memantau hingga pendistribusian vaksin.
"Masing cold room, chiller, truk dan motor ini akan dipasang sensor lokasi, sensor suhu dan untuk yang truk akan dipasang sensor perilaku. Kita akan tahu pasti, misalkan ada 83 truk, kita tahu masing-masing posisinya ada di mana, berdasarkan barcode tadi akan tahu di dalam truk isinya berapa, sedang di mana, menuju ke mana, kita akan tahu secara real time,” ujarnya menambahkan.
Proses Pendaftaran Mandiri
Lebih lanjut dijelaskan Soleh, masyarakat yang akan melakukan vaksinasi massal Covid-19 secara mandiri akan dibagi menjadi tiga cara pendaftaran. Pertama melalui aplikasi, kedua melalui website dan ketiga dengan proses manual langsung di lokasi tempat pemberian vaksin.
Mengingat jumlah vaksin Covid-19 yang terbatas, Soleh memastikan telah mengantisipasi aksi nakal lembaga atau rumah sakit tertentu yang berniat menimbun vaksin.
“Kemudian ada proses untuk Pre Order, nah ini juga penting sekali. Penting terutama untuk yang distribusi, sehingga kita akan tahu demand yang real di lapangan itu berapa. Seperti yang saya sampaikan tadi vaksin ini sangat terbatas. Jadi tidak bisa misalkan satu klinik bilang saya request 100 juta dosis tanpa demand yang real. Ini juga dengan feature seperti ini tentu bisa meminimalkan penimbunan,” pungkas dia.[rilis/kpcpen]
