PELAIHARI, MK - Untuk mengantisipasi upaya pemulihan kerusakan infrastruktur pertanian yang diakibatkan banjir, Plt Kepala Dinas Pertanian (Distan) Tanah Laut, Ir Akhmad Hairin MP meminta jajarannya untuk mulai menginvetarisir kerusakan yang terjadi.
“Kawan-kawan, jika sudah memungkinkan, tolong diinventarisir kerusakan yang terjadi akibat banjir, antara lain kerusakan tanaman, kerusakan infrastruktur pertanian dan kondisi kantor/dokumen/alat dan lain-lain,” pesannya yang disampaikan melalui grup WhatsApp, Kamis (21/1/2021).
Diketahui bahwa banjir melanda sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan, tidak terkecuali menimpa Kabupaten Tanah Laut.
Tidak hanya pemukiman warga yang jadi korban, tetapi dipastikan telah menimbulkan kerusakan berbagai infrastruktur pertanian bahkan lahan dan pertanaman milik petani.
Hanya saja belum diketahui data pastinya, karena masih disibukkan dengan upaya penyelamatan korban banjir.
Terkait hal ini, Ketua Serikat Petani, Dwi Putra Kurniawan sebagaimana dikutip dari KBRN Banjarbaru mengatakan, dampak banjir ini sangat merugikan para petani, terutama produk pangan seperti padi dan hortikultura.
Karenanya perlu segera dicari solusinya bersama untuk menyelamatkan para petani.
Menindak lanjuti perintah itu, Rozani Fitri selaku Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian Distan Tanah Laut melakukan koordinasi dan meminta setiap BPP melaporkan.
Beberapa hal yang perlu dilaporkan antara lain kerusakan infrastruktur yang dilaksanakan Distan, seperti jalan usaha tani, saluran, embung, pintu air, RJI dan perpompaan bisa koordinasikan dan dilaporkan kepada Kasi Sarana Prasarana.
Untuk infrastruktur kantor BPP dan peralatan lainya dilaporkan kepada Kasi Penyuluhan. Sedangkan untuk Alsintan pra panen dan bantuan UPPO kepada Kasi Pupuk dan Pestisida.
Beberapa laporan telah masuk seperti dari BPP Bumi Makmur, BPP Pelaihari, BPP Kuran, dan BPP Bati Bati. Kerusakan yang terjadi meliputi kerusakan JUT, tanggul, lahan sawah fungsional tertutup lumpur.
Adi Irwansyah, BPP Bumi Makmur melaporkan kerusakan juga terjadi pada peralatan kantor BPP, seperti meja dan kursi.
Meski demikian, Adi menyebut bahwa BPP Bumi Makmur menjadi tempat mengungsi masyarakat di sekitar kantor.[advertorial]
