KOTABARU, MK - Bersama unsur pimpinan, Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Syairi Mukhlis melakukan kunjungan kerja ke Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Kunker ini tak lain dalam rangka studi banding terkait pembentukan Kotaku alias Kota Tanpa Kumuh. Ini dilakukan untuk meningkatkan tata kelola penataan desa dan kelurahan, mengingat Pemkab Kutai Kartanegara telah membuat satu program Kotaku.
"Ini yang pertama kali Bupati Kutai Kartanegara membuat satu SK daerah mana saja yang dianggap kumuh. Kunjungan kerja ini akan ditetapkan melalui SK Bupati, kemudian diperdakan, sehingga APBD bisa kita arahkan ke pembangunan," terang Syairi.
Sekretaris PDI Perjuangan Kotabaru ini menambahkan, untuk APBD dan APBN Provinsi, karena ini salah satu program pusat melalui Kementerian PUPR, dan salah satunya harus mempunyai desain engenering untuk detailnya.
"Ini terkait desa-desa mana saja yang akan kita ajukan dan kita usulkan, ini adalah salah satunya harus ada Peraturan Bupati (Perbub) yang memayungi. Nanti Perda terkait Kotaku, baru Bupati menunjuk salah satu Pokja tentang penanganan terhadap kampung kumuh," paparnya.
Menurut Syairi, desa-desa kumuh nantinya akan tertata dan menjadi bersih, karena otomatis akan mendapat anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi serta kabupaten. Ini juga terkait visi misi Bupati dalam rangka pengembangan pariwisata.
Kotabaru, lanjutnya, harus mempunyai rencana induk pariwisata kabupaten atau disebut dengan Riparkab. Riparkab inilah nantinya bakal embrio untuk mengajukan kepada pemerintah pusat.
Sehingga, tambahnya lagi, rencana pariwisata ini sudah terdaftar dalam Ripalnas, dan rencana akan dijadikan pariwisata nasional. Apabila tidak masuk dalam Ripalnas, rencana induk pariwisata nasional ini otomatis dana dari pusat pun tidak akan susah turun ke daerah.
"Ini nantinya tidak akan sinergi dengan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan ini akan kita lakukan dalam rapat kerja dengan dinas pariwisata kabupaten kotabaru, sampai sejauh mana yang sudah dibentuk. Kemudian bagaimana nanti penerapannya dalam RPJMD Bupati terpilih, karena RPJMD ini juga lagi disusun dan akan kita Musrenbangkan di tingkat tim rencana penyusunan dan rencana pembangunan daerah jangka menengah," bebernya.
Ia berharap agar dapat bersinergi terkait visi misi Bupati, yang perlu ditunjang dengan regulasi-regulasi yang memayungi atas kegiatan ini semua.[advertorial]
