PALANGKA RAYA, MK - Walikota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) kembali menerapkan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah.
Penerapan WFH itu seiring telah diterbitkannya Surat Edaran (SE) Wali Kota Palangka Raya nomor : 368/01/Satgas-19/BPBD/VII/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro untuk pengendalian penyebaran Covid-19.
"Surat edaran terhitung dari hari ini diterbitkan dan diberlakukan. SE ini sebagai tindaklanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 17/2021 serta surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah," ucapnya, Kamis (8/7/2021).
Dibeberkannya, sejumlah poin utama telah diatur dalam SE tersebut dan wajib diterapkan.
Salah satu poinnya berkenaan pembatasan kegiatan kerja atau perkantoran, baik dilingkup kementerian, lembaga, daerah BUMN, BUMD dan swasta, yakni diberlakukan ketentuan menerapkan WFH 75 persen dan work from office (WFO).
Selain penerapan WFH dalam SE itu juga memuat poin tentang kegiatan belajar mengajar dimana masih dilakukan secara daring (online).
Selanjutnya, pada kegiatan restoran, rumah makan dan kafe untuk makan di tempat (dine in) dibatasi hanya 25 persen dan maksimal melayaninya sampai pukul 17.00 WIB, sementara untuk take away dan pesan antar dibatasi sampai pukul 20.00 WIB.
Adapun untuk pusat perbelanjaan mall, tetap diperbolehkan buka sampai maksimal pukul 17.00 WIB dengan kapasitas 25 persen.
Sedangkan untuk kegiatan keagamaan di rumah ibadah sementara ditiadakan. Semua fasilitas publik ditutup sementara waktu.
Seluruh kegiatan seni, kegiatan seminar dan rapat, semuanya ditutup sementara waktu. Adapun kegiatan transportasi umum akan diatur untuk kapasitas dan prokes.
"Ini merupakan keseriusan kita bersama untuk menindaklanjuti Inmendagri maupun SE gubernur agar lebih optimal dan bisa berdampak positif dalam penanganan wabah Covid-19," tegasnya.
Diketahui, SE Walikota tersebut berlaku sejak tanggal 8 Juli 2021 hingga tanggal
20 Juli 2021. Setelah itu akan dievaluasi serta akan dicabut sesuai dengan hasil evaluasi dan perkembangan kebijakan.[kenedy]
