BUNTOK, MK – Untuk mewujudkan otonomi daerah dengan pemerintahan yang baik dan bersih atau good governance and clean governance, sejatinya perlu dilakukan sosialisasi reformasi birokrasi di Kabupaten Barito Selatan (Barsel).
Untuk itu, Anggota Komisi I DPRD Barsel, Tamarzam meminta sekaligus mengharapkan Pemkab Barsel menghilangkan kesan birokrasi yang dinilai masyarakat sangat berbelit-belit di tahun 2021.
"Sebab persepsi di tengah-tengah masyarakat saat ini, bahwa pelayanan aparatur Pemerintah terkesan lamban, kurang displin, berbelit-belit. Biaya yang mahal dan tidak transparan,” tandas Tamarzam, Sabtu (25/9/2021).
Menurut wakil rakyat dari Dapil I ini, seluruh PNS harus mengerti akan sebuah pembaharuan dan perubahan yang mendasar, khususnya bidang kelembagaan, tata laksana dan sumber daya aparatur manusia.
Dengan memahami semuanya itu, lanjutnya, akan tercipta sebuah pemerintahan yang tepat ukuran dan tepat fungsi. Pelayanan public yang prima diberikan oleh aparatur bahkan sampai pada tingkat pelayanan yang prima.
"Perlu diketahui, reformasi birokrasi mempunyai maksud dan tujuan, yakni memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) pada umumnya dan kepada para pejabat yang memegang tampuk kebijakan khususnya," pungkasnya.[deni]
