KOTABARU, MK - DPRD Kabupaten Kotabaru menggelar rapat bersama beberapa instansi, yakni Dinsos Kotabaru, Disdukcapil Kotabaru, Dinkes Kotabaru, BPJS Kesehatan Kotabaru, dan Bappeda Kotabaru. Rapat membahas tentang Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS), Kamis (4/11/2021).
Sekretaris Komisi I, Rabbiansyah menyampaikan, pertemuan ini dilakukan agar program-program yang bersumber dari APBN bisa mengalir ke masyarakat, sebagaimana peruntukkannya jangan sampai salah sasaran.
“Kita membahas mulai dari bantuan sosial sampai kepada program pengobatan gratis yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat di BPJS," ucapnya.
Di samping itu, ada beberapa hal lain yang menjadi pembahasan, seperti beasiswa dan bantuan pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu dari jenjang tingkat SD, SMP, dan SMA.
"Oleh karena itu, masyarakat kita ada yang ingin mendapatkan pelayanan, maka semua pihak harus mendorong agar dapat bekerjasama baik di level desa, agar upaya TKSK dapat meneruskan kepada Operator di Dinas Sosial (Dinsos) Kotabaru agar setiap bulan data validasi bisa dilakukan," paparnya.
Harapan dalam pertemuan ini, pihak Dinsos dapat memiliki server sendiri. Ketua DPRD bersama semua anggota bersepakat jika APBD murni 2022 tidak masuk, maka pada anggaran perubahan nanti diupayakan dimasukkan.
"Dalam dua bulan ke depan Dinsos Kotabaru akan kedatangan 5 mahasiswa dari berbagai Universitas yang langsung diutus dari Kemensos RI, guna ikut serta dalam pendataan, memvalidasi dan mengkaji permasalahan carut marutnya DTKS di kabupaten kita," pungkasnya.[zainuddin]
