PALANGKA RAYA, MK - Secara virtual dari Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin (29/11/2021).
Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022 yang dilakukan secara virtual oleh Presiden RI Joko Widodo dari Istana Negara, Jakarta.
Hadir mendampingi Gubernur Kalteng, Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo, Pj Sekretaris Daerah H Nuryakin, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kalteng Hamka, Pj Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Andi Arsyad dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng.
Penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKDD TA 2022 itu dilakukan secara simbolis kepada beberapa Pimpinan Kementerian/Lembaga dan secara virtual kepada seluruh Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Daerah.
Sebanyak 9 Kementerian/Lembaga penerima DIPA secara simbolis, diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural yang sedang dilakukan, serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang dilaksanakan.
"Menghadapi ketidakpastian tahun 2022, kita harus merancang APBN Tahun 2022 yang responsif, yang antisipatif, dan juga fleksibel. Selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik," ucapnya.
Jokowi mengatakan, APBN Tahun 2022 memiliki peran sentral, dan APBN Tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural.
"Sebagai presidensi G20, kita harus menunjukkan kemampuan kita dalam menghadapi perubahan iklim terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan. Kita harus menunjukkan aksi nyata, komitmen kita pada green dan sustainable economy," imbuhnya.
Jokowi mengingatkan agar fokus pada enam kebijakan utama, diantaranya melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.
Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.
Peningkatan SDM yang unggul. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
Penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah, dan terakhir, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting agar belanja lebih efisien.
"Tahun 2022 kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi Covid-19 yang masih membayangi dunia dan negara kita, Indonesia. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program," pungkasnya.[kenedy/adv]
