KOTABARU - Persoalan tambang batubara di sejumlah desa di Pulau Laut Kotabaru masih menjadi topik hangat. Pro dan kontra pun terjadi di tengah masyarakat. Penting kiranya dilaksanakan musyawarah terkait aktivitas pertambangan ini.
Kegiatan dengar pendapat dari berbagai kalangan sendiri digelar, dengan dihadiri sejumlah lapisan masyarakat Pulau Laut di Gedung Mahligai Pemuda KNPI Kotabaru pada Sabtu (22/1/2022).
Ketua Pelaksana Subhan, menyampaikan, pertemuan ini digelar untuk mencari solusi bagaimana daerah yang menjadi lokasi pertambangan di Kotabaru ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan warga sekitar yang terdampak langsung.
"Untuk itu kita melakukan urun rembuk apa yang telah disampaikan oleh masyarakat, di antaranya ekonomi rakyat, kompensasi, lingkungan, CSR dan lainnya," terang Subhan.
Dengan pertemuan ini, lanjut Subhan, hasil dari urun rembuk ini dapat memberikan solusi dan masukan terhadap eksekutif dan legislatif.
"Intinya kita meminta masukan, khususnya warga yang terdampak langsung oleh pertambangan di Pulau Laut ini," jelasnya.
Selaku anggota, Sahriansyah mengemukakan, urun rembuk ini dilakukan untuk mendengarkan beragam masukan, persoalan yang dirasakan oleh masyarakat, pendapat serta saran dan keluhan yang disampaikan oleh peserta yang hadir dan perwakilan desa masing-masing, yang intinya mereka ingin kehadiran perusahaan.
"Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat dapat menikmati, bukan hanya penikmat debunya saja dari perusahaan, akan tetapi mereka juga harus bisa dilibatkan dalam aktivitas perusahaan tersebut, khususnya yang pertambangan," jelas Sahriansyah.
Ia juga akan mengusulkan wilayah pertambangan rakyat atau WPR ke DPRD dengan melalui Raperda dan di masukkan dalam rapat dengar pendapat (RDP).
"Dan ini nantinya dapat mengakomodir keinginan masyarakat, tentang mengenai regulasi-regulasi yang akan di keluarkan oleh DPRD nanti," pungkasnya.[zainuddin]
