PULANG PISAU - Guna mewujudkan dunia pendidikan yang baik, maju dan berkembang. Tentu diperlukan peran serta seluruh pihak, terutama peran dan tanggungjawab pemerintah mulai tingkat pusat, provinsi hingga tingkat kabupaten.
Sebab, kemajuan dan kemunduran suatu bangsa dapat dilihat bagaimana pola serta sistem pendidikan hingga menjadi kunci keberhasilan.
Peran penting dalam rangka mewujudkan hal tersebut, salah satunya melihat dari aspek kondisi infrastruktur sekolah. Artinya, kondisi sekolah harus baik dan nyaman.
Di Kabupaten Pulang Pisau kondisi infrastruktur pendidikan yang rusak bertahap pemerintah daerah perbaiki sehingga nanti nya para siswa dan guru merasa nyaman dalam proses mengajar.
Melihat hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan (Disdik) menyampaikan, pihaknya akan terus berkomitmen menjadikan dunia pendidikan lebih baik, maju dan tentunya berkembang.
Diantara wujud nyata yang dilakukan Pemkab Pulang Pisau, dengan terus melakukan pembenahan di bidang infrastruktur pendidikan. Artinya, khusus untuk infrastruktur pendidikan sudah dialokasikan melalui sumber dana APBD dan APBN.
"Pendanaan rehab bangunan bisa bersumber dari dana APBD dan APBN, untuk APBD semua tergantung kemampuan keuangan daerah," kata Sekretaris Disdik Pulang Pisau, Wahyu Jatmiko kepada awak media ini, Rabu (23/2/2022).
Meski begitu, ungkapnya, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atau Pemerintah Pusat lebih memprioritaskan menggunakan dana alokasi khusus atau DAK tadi. Sebab, hal ini akan menjadi prioritas pemerintah pusat untuk mendanai langsung rehab-rehab sekolah.
"Ini tentu selaras dengan keinginan Disdik bagi satuan pendidikan atau sekolah, agar mengupdate data dapodik nya sehingga pusat dapat melihat kondisi riil sekolah," pinta Wahyu.
Dia juga mengatakan, saat ini pihak Disdik juga berkolaborasi dengan dinas terkait di lingkup Pemkab Pulang Pisau, dalam hal ini bersama Dinas PUPR pihak dapat mengalokasikan dana untuk rehab ringan untuk bangunan sekolah yang memang memerlukan perbaikan.
"Sekali lagi saya sampaikan, agar satuan pendidikan harus terus mengupdate dapodik nya. Karena ini menjadi salah satu syarat penerima Dana Alokasi Khusus selain jumlah peserta didik yang minimal lebih dari 60. Update dapodik juga dengan kondisinya riil di masing-masing sekolah," pintanya lagi.
"Kami juga mengakui, kalau beberapa sekolah memang dalam kondisi rusak, ada yang rusak cukup parah, ada yang sedang dan lainnya. Sehingga itu, menjadi bahan atau PR kami jua," tambah Wahyu.[manan]
