DUA kendala yang harus diselesaikan menjadi fokus Pemkab Tala dalam proses pembangunan Kawasan Industri Jorong.| foto : andra
PELAIHARI - Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut (Tala), H Dahnial Kifli mengatakan, Kawasan Industri Jorong saat ini masih berproses dan sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.
Ini karena terdapat dua kendala yang saat ini perlu untuk segera diselesaikan dalam proses pembangunan Kawasan Industri Jorong.
Hal tersebut beliau sampaikan saat menghadiri Monitoring dan Evaluasi (Monev) Progres Pembangunan Kawasan Industri (PSN) oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang secara daring, Rabu (16/2/2022) siang dari Aula Pencerahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tala.
Diungkapkan Dahnial, dua kendala tersebut yaitu proses perizinan calon pengembang serta peningkatan kelas dan kapasitas Pelabuhan Pelaihari yang harus ditutup sementara untuk ditinjau dan diteliti oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI).
"Kami mohon pendampingan dari pemerintah pusat dalam proses perizinan PT Wahyu Putera Ramadhan Kawasan Industri Jorong serta kami juga mohon agar proses peningkatan kelas dan kapasitas Pelabuhan Pelaihari dapat segera ditindak lanjuti agar pelabuhan tersebut dapat segera beroperasi kembali," ungkapnya.
Lebih lanjut dirinya menyampaikan, kawasan tersebut memiliki lahan seluas 6300 hektare dan berdampingan dengan Pelabuhan Pelaihari berkapasitas 1000 Deed Weight Tonnage (DWT) yang saat ini ditutup untuk sementara.
"Kami berharap Kawasan Industri Jorong bisa segera terwujud, tentunya dengan dukungan pemerintah pusat," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut Dahnial didampingi oleh Kepala Bappeda Kabupaten Tala Andris Evony, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tala, Masturi Sulaiman dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tala Gentry Yulianto.
Turut berhadir perwakilan Direktur PT Wahyu Putera Ramadhan Kawasan Industri Jorong.[advertorial]
