KOTABARU - Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Syairi Mukhlis S.Sos melakukan dialog dengan pejabat Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalsel. Diskusi ini terkait keluhan petani kelapa sawit, karena anjloknya harga.
Respon cepat ini dilakukan oleh Syairi, menyikapi jeritan yang dialami para petani kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kotabaru akibat anjoknya harga Tandan Buah Segar (TBS) di Kotabaru.
Menurut Syairi, langkah ini diambil karena anjloknya harga TBS di petani lokal. Ia bahkan langsung mendatangi kantor Disbunnak Kalsel.
Hasil kunjungan kerja (kunker) ke Disbunnak Kalsel, disimpulkan bahwa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tersebut telah melanggar ketetapan pemerintah mengenai harga sawit.
"Bahwa ini sudah diatur dalam Permentan nomor 1 tahun 2018, sudah tentu akan ada ketentuan sanksinya," paparnya, Kamis (28/4/2022).
Kunjungan kerja didampingi Wakil Ketua I DPRD Kotabaru, H Mukhni AF dan Wakil Ketua II DPRD Kotabaru, Muhammad Arif.
Rata-rata harga TBS saat ini mencapai diharga Rp2.000 sampai Rp2.100, dan paling tinggi di harga Rp 2.400, bahkan ada dihargai Rp 1.900 dari harga Rp 3.500 yang berlaku di sana.
"Dengan anjloknya harga tersebut tidak mengacu pada harga sudah ditetapkan oleh Provinsi, jadi di sinilah kekecewaan kita selaku wakil rakyat di Kotabaru dan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru atas keluhan petani di wilayah kami," tuturnya.
Ditambah dengan diperkuatnya surat edaran Dirjenbun Nomor 165 yang baru-baru ini, seluruh harga TBS agar tetap mengacu pada Keputusan Disbunnak Provinsi masing-masing.
"Dalam hal itu, kajian ini berdasarkan kerja sama komite dari pihak perusahaan juga, yang mana seharusnya ketika terjadi penurunan harga, ada kontrol atau pengawasan dari Disbunnak Provinsi. Karena Kabupaten kewenangannya sangat terbatas," pungkas Syairi.[zainuddin]
