BUNTOK - Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Selatan (Barsel) di ruang rapat gabungan Komisi, Rabu (20/4/2022).
Rapat dengan Komisi I, II dan III ini dilakukan bersama Dinas Kesehatan, Puskesmas se-Barsel, Rumah Sakit Daerah Umum (RSUD) Jaraga Sasameh, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD), Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan BPJS Kesehatan Barsel.
Secara spesifik, RDP ini membahas proses penyaluran anggaran kepada Dinkes untuk Rumah Sakit dan Puskesmas, termasuk juga terkait mekanisme klaim pembayaran BPJS kepada Rumah Sakit dan Puskesmas.
Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran MM usai RPD menyampaikan, RDP dengan beberapa instansi ini terkait penyaluran BPJS dan penyaluran dana non aplikasi oleh Dinas Kesehatan.
"Tadi di dalam rapat agak rumit dan ruwet, namun semua sudah sepakat untuk bisa memperbaiki secepatnya dan sederhana," terangnya.
Pertama, lanjutnya, antara lain tentang data kepesertaan BPJS di mana hingga hari ini belum akurat. Dewan meminta pihak terkait terus melaksanakan rekonsiliasi data antar instansi terkait, sehingga didapat data yang akurat tentang kepesertan BPJS.
Kedua, sambungnya, terkait peserta BPJS yang tidak aktif, di mana seharusnya ada pihak-pihak tertentu bisa lebih aktif untuk menyampaikan kepada masyarakat.
Kemudian ketiga, imbuhnya lagi, terkait penyaluran dana kapitasi dan non kapitasi bisa lebih disederhanakan dan lebih cepat.
"Dan yang terakhir distribusi tenaga dokter, perawat, bidan dan lain lain supaya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan," tuturnya.
"Kalau di Buntok sini kan tidak rata, contoh di Barsel dokternya ada banyak, sementara di tempat lain dokternya cuma satu," pungkasnya.[deni]
