PULANG PISAU - Akhirnya berkat perjuangan dan doa seluruh pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) bersama petani kelapa sawit terkait aspirasi dan beberapa tuntutan yang disampaikan langsung ke Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) direspon positif.
Respon positif oleh orang nomor satu di Republik Indonesia itu, setelah dilakukan penyampaian aspirasi di titik aksi Kantor Kemenko Perekonomian dan di Patung Kuda Emas, Jakarta pada Selasa 17 Mei 2022.
Hal itu dikabarkan oleh Ketua DPD Apkasindo Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng), Dr Diharyo, ST., MT kepada sejumlah awak media, Jumat (20/5/2022).
"Atas respon oleh Bapak Presiden kita beserta jajaran terkaitnya, secara khusus kami seluruh pengurus DPD Apkasindo Pulang Pisau bersama Petani Sawit bersyukur dan berterimakasih kepada beliau (Presiden Joko Widodo)," ucap Diharyo sapaan akrabnya.
Selain ucapan syukur dan terimakasih, pihaknya juga memberikan Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo yang mana telah merespon tuntut para petani sawit untuk mencabut pelarangan Ekspor CPO dengan membuka kembali Ekspor CPO yang dimulai Senin 23 Mei 2022 pekan depan.
"Adanya kabar baik ini, kami berharap harga Tandan Buah Segar (TBS) kembali naik dan normal," pintanya.
Sementara perlu diketahui, sebelumnya seluruh Apkasindo bersama Petani Sawit di 22 provinsi se-Indonesia, melakukan aksi keprihatian serentak menyikapi larangan ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO) yang berdampak langsung pada anjlok atau turunnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.
Aksi dimulai pada pukul 09.00-12.00 WIB, Selasa, (17/5/2022). Aksi tersebut turut diikuti DPD Apkasindo Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng).
Atas anjloknya TBS akibat larangan ekspor CPO tersebut, pengurus Apkasindo dan petani Kelapa Sawit se Indonesia akan bertemu Bapak Presiden Jokowi untuk menyuarakan keinginan petani kelapa sawit dan kesejahteraan petani.
Adapun tuntutan yang disampaikan itu, yakni Presiden Jokowi segera mencabut larangan ekspor CPO, dan harga TBS di di seluruh Indonesia, terkhusus di Pulang Pisau untuk disesuaikan dengan harga yang telah ditetapkan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
Dia menjelaskan kebijakan pemerintah tersebut tidak lepas sejak adanya gangguan pasokan Minyak Goreng Sawit (MGS) domestic dan harga MGS curah yang tergolong mahal, padahal sudah disubsidi.
"Jadi akibat harga minyak goreng yang mahal ini, Bapak Presiden kita mengambil kebijakan larangan eksport CPO dan bahan baku MGS. Sayangnya kebijakan beliau ini tidak dengan segera dilanjutkan dan diantisipasi, sehingga berdampak tragis kepada petani sawit," beber pria yang pernah menjabat Anggota DPRD Pulang Pisau," ujar Diharyo pada pemberitaan sebelumnya.[manan]
