BANJARMASIN – Salah satu masalah besar pembangunan di Kota Banjarmasin adalah pemerataan. Karena itu, diperlukan grand strategy percepatan pembangunan yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM).
Secara menyeluruh, progres upaya perbaikan IPM cukup bagus, baik dari sektor pendidikan, kesehatan hingga tingkat harapan hidup masyarakatnya. Hal itu berdasarkan semakin tingginya melek huruf, pembangunan, perekonomian yang semakin membaik dan berkembang.
Namun, DPRD Kota Banjarmasin menilai catatan penting lainnya yang perlu diperhatikan, yakni tercakupinya pemerataan pembangunan yang sejalan dengan rencana pembangunan yang sudah disusun yang mana hingga kini belum sepenuhnya mampu teratasi.
Di sisi lain, kondisi wajah perkotaan pun perlu terus mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Tingkat kenyamanan dan keamanan sebagai wujud kota layak huni pun perlu terus digenjot.
Tak luput pula, tingkat pelayanan sebagai unjung tombak pengabdian kepada masyarakat pun hingga kini masih menjadi permasalahan tersendiri yang belum terselesaikan secara penuh.
Seiring dengan banyaknya problema yang dihadapi, DPRD Kota Banjarmasin pun sudah banyak melahirkan peraturan-peraturan daerah dalam upaya memudahkan, mengatur dan payung hukum bagi pemerintah daerah dalam upaya menyejahterakan dan menuntaskan kesenjangan pembangunan bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin, H Harry Wijaya menyatakan, pihaknya terus mendorong pemerintah daerah agar tak henti-henti memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Ada beberapa cara yang bisa diambil seperti membuat grand strategi percepatan pembangunan meliputi pemetaan, progres hingga hasil yang sudah dicapai, Sehingga, seluruh kegiatan bisa terukur,” ucapnya.
Menurut Harry, secara garis besar, strategi pembangunan yang dilakukan harus reorientasi pada anggaran belanja daerah dan menerapkan proporsionalisasi anggaran belanja pembangunan. Juga memaksimalkan penyertaan sumberdaya masyarakat dan pihak swasta, meningkatkan peran aparat kecamatan/desa/kelurahan.
Di mana, langkah pembangunan ini harus menjadi komitmen dan kebutuhan yang kuat dari semua SKPD. Sekali lagi, program yang telah dirumuskan dalam Grand Strategy ini harus dijadikan kebutuhan dan prestasi kerja yang harus dilaksanakan dan menjadi target individual maupun kelompok.
“Adanya perubahan SOPD Ini pula diharapkan kinerja pembangunan dan tingkat pelayanan kepada masyarakat bisa meningkat. Sebagaimana keinginan kuat kita mewujudkan Good Government,” tegasnya.
Tak hanya sampai di situ, pemerataan pembangunan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat pun sepatutnya terus dikembangkan. Salah satunya dengan terpenuhinya sarana olahraga yang memadai.
Baik berbasis masyarakat itu sendiri maupun berbasis tata kelola manajemen yang lebih profesional. Hal ini juga, sangat diharapkan masyarakat agar fasilitas dan sarana olahraga terpenuhi.
“Yang pasti ada wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan diri di cabang olahraga dengan tujuan mencegah kepada hal-hal yang negatif dan kegiatan yang lebih positif, khususnya generasi muda,” tutupnya.[advertorial]
