PALANGKA RAYA - Pasca insiden aksi gabungan mahasiswa di bawah bendera Gerakan Rakyat Merdeka (GERAM) Jilid III pada Senin (14/11/2022) di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, muncul wacana konsolidasi akbar jilid IV.
Sebagaimana yang diberitakan di berbagai media, insiden yang terjadi antara aparat Polisi Pamong Praja (Pol PP) Provinsi Kalteng, dipicu karena ada upaya sebagian kelompok untuk menurunkan bendera negara Sang Merah Putih menjadi setengah tiang.
Hal tersebut memacu reaksi aparat Pol PP yang bertugas untuk menjaga kehormatan salah satu simbol negara, terlebih bendera negara tengah berkibar di objek vital Pemerintah yaitu Kantor Gubernur Kalimantan
Terlebih ketentuan penggunaan termasuk penaikan dan penurunan bendera negara diatur secara jelas dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan, sebelum insiden terjadi Pemprov Kalteng dalam hal ini Gubernur, H Sugianto Sabran telah memerintahkan biro terkait untuk mempersiapkan Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, sebagai tempat dialog terbuka dengan pihak GERAM.
Namun, pihak GERAM menolak untuk berdialog dalam ruangan, sehingga hal tersebut membuat Gubernur Kalteng pun rela turun ke lapangan untuk menemui massa. Namun sekali lagi pihak GERAM tidak bersedia memanfaat peluang itu dengan baik.
Terkait hal tersebut Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran menjelaskan pada Selasa (15/11/2022) di ruang kerjanya, bahwa pihaknya membuka luas ruang dialog dengan pihak mahasiswa yang tergabung dalam GERAM
"Tema dari aksi ini adalah evaluasi kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, maka yang saya pahami adalah adik-adik mahasiswa yang kritis ini akan membawa data-data sebagai bahan evaluasi kinerja kami. Untuk itu saya siap dan terbuka mendengarkan dan berdialog, maka tempat yang tepat adalah di sebuah ruangan atau aula yang memadai, bukan di jalanan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Sugianto menyebut bahwa dirinya dan Wakil Gubernur tentu tidak akan mampu memuaskan semua pihak dalam membangun Kalimantan Tengah, apalagi membangun sebuah wilayah yang merupakan provinsi terluas di Indonesia.
"Kami siap menerima masukan maupun kritik yang bersifat konstruktif dalam kerangka bersama membangun Kalimantan Tengah, maka forum yang tepat adalah forum dialog. Dalam dialog tersebut kami pun berkesempatan untuk menjelaskan apa yang telah, sedang dan akan dilakukan, berikut tantangan dan hambatannya. Masukan-masukan tersebut sangat penting didapat dari kaum intelektual mahasiswa," imbuhnya.
Terkait ada rencana konsolidasi akbar Jilid IV, Ia menilai bahwa hak untuk menyampaikan pendapat di negara demokrasi dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Namun menurutnya, alangkah lebih baik dan bijak jika disalurkan melalui mekanisme yang benar dan damai tanpa menimbulkan kekisruhan.
Gubernur memastikan, bahwa ruang dialog Ia buka lebar-lebar untuk berdiskusi bagaimana membangun Kalimantan Tengah ini lebih baik dan bermartabat.
“Setiap saat saya menyediakan ruang dialog, Gubernur adalah pelayan rakyat, tugasnya adalah menyerap aspirasi, mendengar dan melihat langsung setiap denyut kehidupan rakyatnya, selanjutnya bagaimana membuat langkah-langkah dan kebijakan yang berpihak pada rakyat, tentu dengan dukungan semua unsur dan elemen masyarakat, termasuk kaum intelektual kampus," pungkasnya.[]
