KOTABARU - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) melalui Balai Pelatihan Kerja (BLK) Kabupaten Kotabaru melaksanakan pembukaan pelatihan pendidikan, dan keterampilan pencari kerja di Aula BLK Kotabaru, Senin (13/2/2023).
Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis menyampaikan, banyak hal yang harus disikapi, terutama kebijakan Pemerintah daerah dalam hal ini.
"Kalau saya lihat dalam penyelenggaraan pelatihan bagi para peserta pencari kerja ini dengan keterbatasan anggaran, sehingga dapat diselenggarakan sampai pertengahan tahun 2023," ujar Syairi.
Ini tentunya, lanjut Syairi, dalam keseriusan pemerintah daerah dalam hal ini membuat satu program bagaimana BLK ini bisa menghasilkan para pencari kerja yang siap dan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.
"Saya berharap anggaran di BLK juga harus ditambah terkait dengan fasilitas, sarana prasarana, dan juga instrukturnya juga perlu ditambah dan ditingkatkan lagi," tuturnya.
Menurutnya, untuk anggaran pelatihan itu sendiri juga bisa ditambah, tinggal komitmen dan serius tidaknya Pemerintah daerah dalam memprogramkan.
"Dalam hal ini kami dari DPRD di sisi kebijakan ketika program ini dibuat oleh eksekutif dengan melalui tim anggaran Pemerintah daerah dengan melalui APBD perubahan, insyaallah akan kami kawal dalam menibgkatkan kegiatan ini," paparnya.
Syairi merasa kegiatan pelatihan pendidikan, dan keterampilan pencari kerja ini dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) kebutuhan pencari kerja terus kita tingkatkan dan dibarengi dengan pelatihan melalui BLK ini.
"Saya rasa dunia pelaku usaha bisa merekrut tenaga kerja yang mereka lihat dari sisi kompetensi yang ada, kalau tidak dibarengi dengan anggaran yang cukup dan menghasilkan para pencari kerja apa yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas tadi," terangnya.
Syairi meminta eksekutif bagaimana menyikapinya, DPRD dari sisi kebijakan di budgeting akan mengawal kegiatan tersebut yang sudah dipersiapkan baik itu APBD perubahan 2023 maupun di APBD 2024.
"Dari total APBD Kabupaten Kotabaru saya yakin mampu dan bisa melaksanakan program dalam hal kebutuhan lainnya seperti yang bersifat tidak urgensi tersebut kita akan cancel dulu, yang lebih utama mungkin terkait dengan RPM kita," pungkasnya.[zainuddin]
Tags
kotabaru
