KOTABARU - Upaya mempercepat layanan akses internet bagi masyarakat Kotabaru dilakukan DPRD Kotabaru. Dalam hal ini, lembaga legislatif Bumi Saijaan menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotabaru.
Para wakil rakyat Kotabaru melakukan konsultasi dan koordinasi pengajuan usulan proposal pengoptimalisasi pemenuhan jaringan internet untuk layanan publik ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Gedung Menara Merdeka, Jakarta, Kamis (15/6/2023).
Konsultasi dan koordinasi ke BAKTI merupakan bukti keseriusan Pemkab Kotabaru bersama lembaga legislatif dalam mendukung sarana dan prasarana infrastruktur akses telekomunikasi dan informatika untuk masyarakat Kotabaru.
Pengajuan usulan proposal sendiri langsung dilakukan Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis S.Sos bersama Wakil Ketua, Komisi I serta Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru.
Syairi mengatakan, kunjungan ini bermaksud untuk mengajukan proposal usulan dalam mengoptimalisasikan pemenuhan jaringan internet untuk layanan publik.
"Ini karena masih adanya jaringan blank spot di wilayah Kabupaten Kotabaru, terutama di daerah Kecamatan yang terpisah dengan Pulau," ungkap Syairi.
Sementara, Nanang Fakhturahman selaku perwakilan BAKTI menyambut baik kedatangan rombongan DPRD Kotabaru dan Diskominfo Kotabaru.
Dalam kesempatan ini, Ia menjelaskan, BAKTI Kominfo RI memikul tanggung jawab memperluas akses internet dan memperkuat infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia.
BAKTI Kominfo RI mempunyai 6 program utama, di antaranya pembangunan BTS di daerah 3T dan pembangunan ekosistem digitalisasi.
"Perlu juga diketahui, BAKTI Kominfo mempunyai visi untuk menjembatani kesenjangan digital di Indonesia yang dapat dijalankan dengan melibatkan BUMDesa sebagaimana dilaksanakan BUMDesa Pancamandala, sehingga terjadi kemandirian dan keberlanjutan dalam pemanfaatan Tekekomunikasi dan Informasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," paparnya.
Untuk diketahui, bank spot adalah kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tercover sinyal komunikasi untuk merealisasikan program kerja DPRD Kabupaten Kotabaru tahun 2023.[zainuddin]
