PALANGKA RAYA - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Leonard S Ampung menghadiri Workshop Pendampingan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023.
Workshop yang dihadiri Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jemmsly Hutabarat, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalteng Raden Biroum Benardianto tersebut berlangsung di Ballroom Aquarius Boutique Hotel, Palangka Raya, Selasa (20/6/2023).
Leonard saat menyampaikan amanat Gubernur H Sugianto Sabran mengatakan bahwa Workshop itu diharapkan dapat menjadi forum yang strategis sehingga mampu menjadi suatu momentum untuk terus melakukan langkah perbaikan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat secara khusus masyarakat di Kalteng.
"Saya berharap dengan kegiatan seperti Penilaian Kepatuhan dapat semakin memacu semangat kita semua, seluruh jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait lainnya untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Tengah," ucapnya.
Dijelaskan, adanya tantangan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan ke depannya akan semakin berat dan kompleks, karena bukan hanya soal rumitnya prosedur dan akuntabilitas, tetapi juga bagaimana menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman seperti globalisasi, revolusi industri 4.0, peningkatan populasi penduduk, kemampuan daya saing serta pertumbuhan ekonomi.
"Setiap instansi pemerintahan harus terus berbenah dan terus melakukan inovasi dan terobosan baru, untuk menyederhanakan layanan, mendekatkan layanan dan mempercepat layanan. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE harus kita dorong bersama, menggalakan pemerintahan berbasis e- government yang modern dan responsif sehingga mampu memenuhi ekspektasi dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik," ungkapnya.
Lanjutnya, tahun depan Pemprov Kalteng akan menggelontorkan apa yang disebut dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dimana diharapkan minimal beberapa OPD di Provinsi sudah menggunakan sistem berbasis elektronik.
"Minimal OPD di Provinsi Kalimantan Tengah sudah menggunakan sistem ini karena berdasarkan hasil yang disampaikan ombudsman perwakilan Kalteng tadi sudah ada sekitar 77,58 persen yang hampir mencapai warna hijau atau zona hijau. Dengan adanya pendampingan dari ombudsman target kita di 2023-2024 ini diharapkan dapat meraih zona hijau, karena tinggal sedikit lagi skor yang harus diraih," bebernya.
Dirinya kembali berharap, dengan adanya pendampingan Ombudsman perwakilan Kalteng ada beberapa skor yang memang harus diperbaiki bersama baik.
"Kita harapankan semua OPD baik Pemerintah Provinsi maupun pihak yang Vertikal untuk memperbaiki pelayanannya, tentunya bagi kepuasaan bagi masyarakat dan diharapkan kedepannya pelayanan kita semakin bagus dan juga di era digital ini kita sudah mengurangi yang namanya tatap muka. Selain itu kita harapkan kegiatan ini sebagai sosialiasi kepada masyarakat, penyiapan SDM dan juga Penyimpanan Pangkat," tukasnya.[kenedy/adv]
