PALANGKA RAYA - Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) ke depannya diharapkan bisa terus aman dan terkendali.
Hal tersebut dingkapkan Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi tahun 2023 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual dari Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Senin (10/7/2023).
Sementara itu, Menteri Tito dalam arahannya mengatakan, Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersinergi sehingga bisa mengendalikan dan menurunkan angka inflasi nasional dari 4 persen (y-o-y) ke 3,52 persen (y-o-y), meskipun masih terjadi kenaikan dengan angka yang tidak terlalu besar selama periode Mei-Juni.
"Namun ada beberapa komoditas yang pada rapat minggu lalu menjadi atensi kita bersama yaitu harga jagung di tingkat peternak, daging ayam ras, dan telur ayam ras, sedangkan komoditas lainnya relatif terkendali," kata Tito.
Tito menyebut, tingkat inflasi bulanan pada Juni 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya, namun lebih rendah dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.
"Meskipun inflasi membaik secara nasional, namun angka di tingkat daerah terjadi variasi, ada yang rendah sekali dan ada yang tinggi, sehingga kita jangan berpuas diri dulu. Untuk daerah yang inflasinya rendah harus dipertahankan, dan untuk daerah yang inflasinya tinggi harus melakukan gerakan atau upaya untuk mencari masalahnya apa," pesan Tito.
Kemudian, Deputi Bidang Statistik Distribusi dn Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan bahwa secara nasional jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) naik sekitar 3 persen dari minggu sebelumnya.
"Kenaikan IPH terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera dan Sulawesi," ucap Pudji.
Pudji menjelaskan, 10 kabupaten/kota dengan IPH tertinggi, dianyaranya Subulussalam 4,69 persen, Rokan Hulu 4,14 persen, Aceh Singil 3,93 persen, Lampung Utara 3,45 persen, Pesisir Selatan 3,35 persen, Padang Lawas Utara 3,25 persen, Rejang Lobong 2,91 persen, Gayo Lues 2,89 persen, Pagar Alam 2,88 persen, dan Empat Lawang 2,84 persen.[kenedy/adv]
