TAMIANG LAYANG - Lambannya pembayaran Tambahan Penghasilan (Tamsil) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Barito Timur (Bartim) mendapat sorotan dari Ketua Komisi II DPRD setempat, Wahyudinnoor.
"Kita berharap kepada Kepala Daerah dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk segera merealisasikan atau membayarkan Tamsil ASN di semua OPD, kerena semuanya memang belum dibayarkan," ungkapnya, Jumat (14/7/2023).
Ketua Komisi II yang membidangi Ekonomi dan Keuangan tersebut berharap tamsil secepatnya dibayarkan, karena anggaran tamsil tersebut cukup besar, seperti Dinas Pendidikan senilai Rp6,7 Miliar dan Dinas Kesehatan sebesar Rp11 Miliar, itu semua belum dibayarkan pada semester pertama, termasuk juga di dinas-dinas yang lainnya.
"Kita berharap kepada pihak eksekutif agar segera membayarkan tamsil-tamsil ASN," tegasnya.
Ketua DPC PKB itu menambahkan, begitu juga dengan belanja jasa, masih besar anggaran yang belum dibayarkan seperti di Dinas Pendidikan, dari Rp23,6 Miliar itu yang baru terbayarkan baru Rp11,6 Miliar, sedangkan Dinas Kesehatan dari Rp32,6 Miliar baru terbayarkan Rp3,5 Miliar.
"Jadi masih banyak sekali yang belum dibayarkan. Kita berharap ini bisa cepat terbayarkan, karena tamsil ini juga sangat diharapkan dan ditunggu-tunggu oleh ASN," tuturnya.
Menurutnya, belum lama ini pada pembahasan APBD murni tahun 2023 pihaknya juga membahas Outsourcing atau penggunaan jasa tenaga kerja yang direkrut dari pihak ketiga untuk mengisi posisi tertentu.
"Nah anggaran untuk outsourcing ini juga tidak terpakai karena tidak ada SK nya, ini yang menjadi perhatian. Termasuk PHT dan PHL juga kemaren dianggarkan, tapi pegawainya kan ada pengurangan, jadi anggaran tersebut juga menjadi pertanyaan kita di pembahasan Anggaran Perubahan," tutupnya.[siti]
