KUALA KAPUAS - Ketua Komisi II DPRD Kapuas, H Ahmad Baihaqi mengatakan, pentingnya kebijakan pemerintah daetah dalam peningkatan sektor pertanian.
Ia menilai rendahnya pendapatan petani khususnya pada wilayah pasang surut tahun ini sudah tentu ada penyebabnya yang harus mendapat respon dan perhatian Pemerintah Daerah mengkaji dan mendapatkan solusi jalan keluarnya.
"Penyebab utama adalah terjadinya kedangkalan pengairan atau handel dan irigasi petani, inilah yang harus kita perbaiki," kata H. Ahmad Baihaqi, Jumat (29/9/2023).
Hal tersebut, lanjut Baihaqi juga telah
disampaikannya saat menjadi Juru bicara Fraksi Keadilan Amanat Bangsa DPRD Kabupaten Kapuas, disaat Rapat Paripurna DPRD belum lama ini.
Dilanjutkannya, peran Pemkab Kapuas melalui Dinas Pertanian agar segera mungkin turun tangan dengan menyiapkan pengadaan pupuk, bibit dan obat-obatan.
"Tahun depan adanya koordiansi yang baik antara Dinas Pertanian, Dinas PUPRKP bidang Pengairan dan Dinas Perindagkop memproritaskan program perbaikan sarana pendukung pertanian," tegasnya.
Tutur wakil rakyat dari PKB ini, dahulu Kabupaten Kapuas di wilayah pasang surut mendapat predikat sebagai wilayah swasembada langan dengan munculnya program Pemerintah Pusat melalui PLG sejuta hektare.
"Kemana julukan wilayah kita dulu yang disebut-sebut swasembada pangan, kini malah terbalik, nasib petani semakin terpuruk," ungkapnya.
Wakil rakyat ini mengaku sedih dan prihatin atas kondisi yang mendera para petani tersebut, dan berharap dapat solisi teratasi.
"Semoga tahun tanam ke depan dengan mendapatkan perhatian Pemerintah Kabupaten Kapuas, akan memperbaiki kondisi saat ini terutama perlu perbaikan sistem pengairan, irigasi pada sungai-sungai dan handel yang sudah dangkal kekeringan," pungkasnya.[zulkifli]
