PABPDSI Tabalong Gelar Pendidikan Politik, Kadarisman: Stigma Negatif terhadap Politik Kurangnya peran Parpol

PABPDSI Tabalong Gelar Pendidikan Politik, Kadarisman: Stigma Negatif terhadap Politik Kurangnya peran Parpol

KADARISMAN, saat menjadi pembicara utama yang  di gelar PABPDSI Tabalong tentang pendidikan politik.| foto : istimewa

TANJUNG - Persatuan Anggota Badan Permusyawaran Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Tabalong melaksanakan kegiatan pendidikan politik yang berlangsung di Danau Rahmat, Bangkar, Kecamatan Muara Uya, Rabu (18/10/2023). 

Tujuan Pendidikan politik ini untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap politik yang sering kali dianggap negatif.

Ketua Panitia Pelaksana, Harun menyatakan bahwa pendidikan politik ini sangat penting bagi anggota Badan Permusyawaran Desa (BPD) agar dapat menjadi motor perubahan dalam cara masyarakat memahami politik secara benar. 

Harun mengungkapkan, banyak orang merasa terasingkan oleh politik dan menganggapnya sebagai topik yang tabu. 

"Politik sering kali memiliki stigma negatif, dan menurutnya, hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan politik yang benar di masyarakat," sebutnya. 

Pada acara tersebut, PABDSI Tabalong mengundang Koordinator Presidium Majelis Daerah KAHMI Tabalong, Kadarisman, sebagai pembicara utama.

Kadarisman tidak menyalahkan masyarakat yang memiliki persepsi negatif terhadap politik. Sebaliknya, ia menekankan bahwa stigma negatif terhadap politik disebabkan oleh kurangnya peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik yang baik.

Menurut Kadarisman, aktor-aktor elit partai seringkali kurang memberikan contoh yang baik dalam praktik politik, sehingga kepentingan pribadi seringkali mengalahkan kebaikan bersama. 

Ia menggarisbawahi bahwa politik adalah hak rakyat untuk ikut serta secara sadar dan cerdas dalam menentukan arah pembangunan negara.

Kadarisman juga mengingatkan bahwa negara ada karena kedaulatan rakyat, dan rakyatlah yang seharusnya memegang kendali politik. 

"Namun, dalam sistem pemilu di Indonesia, biaya tinggi sering membuat penyelenggara pemerintahan tidak selalu memprioritaskan kepentingan rakyat, melainkan terlalu banyak berpihak kepada pemodal," tuturnya. 

Pendidikan politik ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap politik, menjadikannya sebagai alat untuk memperbaiki bangsa, bukan sebagai sumber stigmatisasi.[agus]
Lebih baru Lebih lama